Presiden Jokowi, Tidak Kunjungi Aspal Buton?

Keterangan Gambar : Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton, Muhammad Risman (IST)

Potretsultra

OPINI – Semangat pemerintah daerah kabupaten Buton provinsi Sulawesi tenggara (Sultra), mempercepat pembangunan, perekonomian dengan meningkatkan daya produksi sumberdaya alam (Aspal Buton), bukan asal-asalan.

Karena selama 2 (dua) tahun terakhir ini saja, banyak mendapatkan kunjungan “orang-orang dari Jakarta” demikian bahasa sederhananya. Kedatangan mereka silih-berganti mulai dari pejabat Istana hingga wakil rakyat yang duduk di Senayan.

Informasi-informasi cepat tentang kedatangan Presiden Jokowi terus menyebar, dalam waktu dekat pemilik nomor plat kenderaan RI 1 akan berkunjung di bumi penghasil aspal alam terbesar di dunia. Pada akhirnya, Kamis (22/10) kemarin, Presiden Jokowi berkunjung ke sulawesi tenggara tetapi dalam rangka meninjau lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula di Kabupaten Bombana, dan meresmikan Jembatan Teluk Kendari di Kota Kendari.

Kenapa tidak berkunjungan di Kabupaten Buton? Apakah karena daerah ini tidak masuk dalam prioritas pembangunan nasional, sehingga tidak berkunjung? Padahal Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Kapontori (KAPOLIMU), Perda Sultra Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034, menjadi kawasan strategis daerah khususnya Kecamatan Lasalimu diusulkan sebagai KEK. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.  Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Perda Sultra No 2/2014 tersebut, meksipun ditentangkan dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ditetapkan sebagai undang-undang dalam sidang paripurna DPR-RI, pada tanggal 5 Oktober 2020 tidak juga bertentangan sehingga dapat disesuaikan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Lalu bagaimana prioritas aspal Buton? dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Pada bagian E lampiran Permendagri tersebut  menjelaskan penyusunan APBD Tahun 2021. Poin (5) menyatakan, “pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan dan perservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, pemerintah daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari pulau Buton) dalam upaya penggunaan aspal Buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Permendagri No 64/2020 tersebut, sebagai pedoman penyusunan APBD 2021 dan dapat diubah kembali pada penyusunan APBD tahun berikutnya. Maka tidak menjadi regulasi yang digunakan dengan batas waktu tidak ditentukan, tapi Permendagri 64/2020 ditentukan pada tahun anggaran 2021. Penggunaan aspal Buton untuk membangun, pemeliharaan jalan daerah di seluruh Indonesia sudah dicanangkan sejak lama seperti yang dimuat dalam media/berita Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (maritim.go.id) tahun 2019.

Sejak tahun 2015, arahan dari Presiden untuk mengoptimalisasikan aspal Buton (asbuton), terus digencarkan agar penggunaan aspal Buton lebih terserap dalam pembangunan jalan, baik jalan nasional, provinsi ataupun kabupaten melalui Kementerian PU-PR, kepada pemerintah provinsi/kabupaten dan juga Pertamina serta pelaku usaha lainnya, baik dari BUMN maupun swasta. Adapun, menurut data Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI), total konsumsi dalam negeri asbuton periode 2007-2018 baru sebesar 407.840 ton, atau sama dengan 0,06 persen dari cadangan deposit asbuton.

Buton kaya akan dengan sumberdaya alam aspal, sehingga pemerintah harus lebih bijak. Bijak dalam arti selama itu bisa diolah dan bisa meningkatkan nilai tambah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu yang harus terus didorong. Dalam portal informasi Indonesia (Indonesia.go.id), Menko Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 75 persen aspal. Padahal, cadangan aspal yang terdapat di Buton bisa mencapai 667-670 juta ton yang setara dengan penggunaan selama 100 tahun. Nilai impornya hampir USD700 juta.

Oleh karena itu, Pertamina dan PT Wika Bitumen terus berkomitmen untuk memaksimalkan asbuton, yakni dengan bersinergi untuk membangun pabrik ekstraksi aspal minyak untuk dijadikan asbuton.

Berdasarkan data yang dimiliki Pertamina, sejak 2016-2018, nilai impor aspal minyak per tahun mencapai rata-rata 1.107.000 ton atau senilai USD457.191.000 (dengan nilai argus USD413 per ton), sedangkan Pertamina memproduksi 350.000 aspal minyak per tahun dengan menggunakan crude oil ex Timur Tengah (TKDN 10 persen). Usulan pemakaian asbuton menurut ASPABI pun, akan terus ditingkatkan dalam waktu 5 tahun ke depan, untuk kebutuhan aspal guna membangun jalan nasional akan meningkat dari 70.000 ton hingga 400.000 ton hingga tahun 2023. Begitupun jumlah asbuton juga akan ditingkatkan dari 200.000 ton, meningkat menjadi 3.400.000 di tahun 2023 dan substitusi terhadap aspal minyak sebesar 25 persen setiap tahun.

Perlu diketahui, jenis aspal alam yang dikenal di dunia saat ini adalah dari Trinidad Lake Asphalt (TLA) Pulau Trinidad di Laut Karibia dan aspal alam di Pulau Buton (Asbuton). Dan konon aspal dari Buton yang sesungguhnya justru lebih unggul. Dari segi cadangan, asbuton jauh lebih besar dari TLA. Cadangannya mencapai 163,9 juta ton. Bahkan, perkiraan lain menyebutkan 450 juta ton, berarti tergolong terbesar di dunia. Usia pemanfaatan cadangannya ditaksir 200 tahun ke depan. Meski kandungan aspal masih melimpah, sejak 1970-an, tambang ini mulai ditinggalkan karena tingginya biaya operasi yang tidak lagi sebanding dengan pendapatannya. Walaupun sebenarnya, masalah sesungguhnya karena penerapan teknik ekstraksi atau pemurnian konvensional yang tak efisien.

Pada 2018 penggunaan asbuton dilakukan pada jalan sepanjang 709 kilometer (km) yang tersebar pada ruas jalan di berbagai provinsi. Jumlah asbuton yang dibutuhkan sebesar 58.879 ton. Asbuton merupakan kekayaan alam Indonesia dengan deposit diperkirakan mencapai 663 juta ton dengan kandungan bitumen sekitar 132 juta ton.  Keberadaan sumber tambang ini telah diketahui pada 1920, tetapi tak tergali dengan baik. Inovasi lalu dilakukan untuk mengolahnya secara efisien hingga mampu menyaingi aspal dari minyak bumi yang mulai langka dan mahal.

Aspal Buton memiliki potensi yang sangat besar dan berada di Kabupaten Buton dan sebagiannya berada di Kabupaten Buton Utara. Di Kabupaten Buton, misalnya, aspal menghampar di kawasan seluas 43.000 hektare, berada di kedalaman sekitar 1.000 meter. Sebuah hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan, aspal Buton bisa habis dalam 300 tahun jika diproduksi 1 juta ton per tahun. Selain untuk jalan aspal buton juga dapat dikonversi menjadi bahan bakar minyak. Apalagi, cadangan minyak Indonesia dan dunia mulai menurun. Aspal buton berdasarkan hasil penelitian mengandung minyak.

Asbuton tidak persis sama dengan aspal minyak sehingga teknologinya agak berbeda dengan teknologi pengerasan jalan menggunakan aspal minyak. Namun demikian teknologi asbuton terus dikembangkan, baik dari sisi jaminan kualitas dan teknik penghamparan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, di antaranya, yakni campuran beraspal dengan asbuton, cold paving hot mix asbuton (CPHMA), lapis penetrasi macadam asbuton (LPMA), butur seal, cape buton seal, dan asbuton campuran aspal emulsi.

Pada 2017, dilakukan replikasi perdana teknologi butur seal dan CPHMA untuk jalan dengan lalu lintas rendah hingga sedang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini juga sekaligus memperkenalkan teknologi asbuton kepada pemda dan penyedia jasa tingkat provinsi, kabupaten, dan desa.

CPHMA adalah produk campuran beraspal siap pakai. Pencampuran dilakukan secara pabrikasi kemudian didistribusikan dalam bentuk kemasan dan selanjutnya dihampar dan dipadatkan secara dingin (pada temperatur udara). Teknologi ini bermanfaat untuk pembangunan jalan di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki akses ke alat pencampur aspal (Asphalt Mixing Plan, AMP).

Untuk meningkatkan penelitian dan pemanfaatan asbuton tersebut, Kementerian PUPR membentuk Loka Litbang Asbuton yang berlokasi di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Unit kerja ini bertugas melakukan penelitian dan pengembangan Asbuton, melakukan pengujian dan sertifikasi produk dan teknologi asbuton.

Dengan berbagai hal tersebut, maka sangat penting kunjungan langsung dari Presiden Jokowi pada wilayah penghasil aspal Buton agar dapat memastikan secara langsung dan kebutuhannya. Semoga kedepan Presiden Jokowi kembali berkunjung di Kepulauan Buton dalam rangka meninjau pusat pertambangan aspal terbesar di dunia ini.

Penulis: Muhammad Risman (Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kabupaten Buton)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *