Unsultra Webinar Nasional, Menakar Keberpihakan Pemerintah dan DPR Dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020

Keterangan Gambar : Webinar Unsultra Kerjasama Bappenas dalam menakar kebijakan UU Minerba nomor 3 Tahun 2020 ( Foto: Ist)

Potretsultra

KENDARI- Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Pertambangan. Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam khsususnya pertambangan yang besar maka diprediksi  akan merupakan “ The Future of Indonesia”. Akan tetapi juga ada paradok bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang dan minyak bumi memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih lambat dibanding dengan negara-negara miskin sumberdaya alam.

Salah satu penyebabnya adalah salah pengelolaannya. Tambang merupakan asset yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) artinya sekali digunakan akan habis dan tidak dapat balik Kembali. Oleh karena itu sumber daya ini harus dikelola dengan amanah dan dapat dijadikan modal untuk mentransformasi masyarakat secara social, ekonomi dan budaya guna terwujudnya masyarakat sejahtera dan memiliki kapasitas yang mumpuni, seperti peningkatan kapasitas dari aspek empowerment, cooperation, equity, sustainability dan security.

“Kita sungguh berharap sektor pertambangan akan menjadi Prime Mover pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan Indonesia,” Ujar Rektor Unsultra Prof Dr Ir H Andi Bahrun MSC Agric dalam membuka webinar nasional  Unsultra  kerasama dengan Kementerian PPN/ Bappenas dengan tema ” Menakar Keberpihakan Pemerintah dan DPR dalam UU Minerba No 3 tahun 2020, via Zoom, Sabtu (27/6/2020)

Dikatakanya, Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya wabah pendemic Covid-19 telah merubah tatanan masyarakat dunia, telah membawa dampak besar pada berbagai tatanan kehidupan bangsa kita terutama bidang Kesehatan, Ekonomi khususnya terkait investasi dan Sosial Kemasyarakat dan kemungkinan masih akan berkepenjangan.

Ditengah Pandemic Covid 19, Lanjut Andi Bahrun, Pemerintah berusaha melakukan sentiment bagi industri pertambangan, guna menggairahkan dunia investasi ditanah air, dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba baru diharapkan memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi Kontra Kerja/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting terkait minerba.

Sambungnya, UU Minerba baru tentu diharapkan dapat mendorong pengembangan peningkatan nilai tambah (PNT) mineral dan batubara. Perubahan dan lahirnya UU Minerba NO 3 2020 ini menimbulkan pro kontrak, antara lain sejumlah perubahan besar yang terdapat dalam RUU Minerba dianggap terlalu berpihak kepada pengusaha ketimbang memperhatikan aspek masyarakat dan lingkungan hidup. Disisi lain meskipun UU Minerba baru banyak mengatur ketentuan yang positif bagi pelaku usaha, namun penetapan sanksi pidana dan denda yang lebih berat perlu menjadi perhatian khusus bagi pemegang izin.

Dengan demikian, penting bagi para pelaku usaha pertambangan untuk dapat memahami secara mendalam terkait perubahan-perubahan yang terdapat pada RUU Minerba tersebut dan implikasi hukumnya bagi kegiatan usahanya, sebagai acuan untuk dapat mengimplementasikannya pada kegiatan usahanya secara tepat.
Disamping itu, yang juga perlu mendapat perhatian public dan pelaku usaha adalah penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan (RPP) nya.

Termasuk bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah,terutama berbagai produk peraturan turunannya. jelas berbagai hal yang substansi dan harapan terhadap UU MinerbaNo 3 Tahun 2020 , khususnya terkait peran dan keberpihakan pemerintah dan DPR dalam UU Minerba No 3 2020, hari ini Fakultas Hukum Unsultra mengadakan Webinar bertajuk “Menakar Keberpihakan Pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020″.

“Penyelenggara webinar ini Fakultas Hukum, maka kita berharap para mahasiswa hukum dan juga lainnya, bisa menjadikan peluang meningkatkan kompetensi keilmuan seperti melatih diri menganalisis berbagai hal terkait peluang dan konsekuensi hukum serta berbagai peraturan turunannya dan yang terkait dibidang pertambangan. Unsultra Sebagai Institusi Pendidikan merasa sangat berkepentingan dan akan selalu terpanggil untuk berkontribusi demi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam membawa kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

“Adanya share pemikiran dan pengalaman narasumber, dan kontribusi peserta yang dari berbagai daerah di tanah air, saya yakin webinar memberikan banyak pengetahuan, wawasan dan langkah solusi strategi terkait UU Minerba No 3 Tahun 2020 dan Implementasinya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing menuju Indonesia Maju,”pungkasnya.

Wakil Ketua KPK RI Tahun 2015-2019, La Ode Muhammad Syarif SH LLM PhD, menyampaikan memang dari awal banyak sekali pemerhati undang-undang minerba dan pemerhati sumber daya alam termaksud KPK agak kaget karena proses revisi UU minerba yang lama itu berlansung sangat singkat dan prosesnya mirip proses revisi undang-undang KPK yang lama dibuat terburu-buru dan sembunyi- sembunyi

Sehingga apa yang kita hasilkan sekarang ini betul-betul jauh dari rasa keadilan. Karena sebenarnya UU minerba yang lama jauh lebih bagus dibanding dengan UU minerba sekarang.

“Karena tidak semuanya saya mengikuti isu-isu perkembangan maka saya menampilkan potret kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Akibat dapat kerusakan lingkungan tambang La Ode mencontohkan seperti tambang batu bara di Kalimantan dibiarkan mengangah. Pada hal yang terjadi Undang yang lama sebelum izin dikeluarkan harus ada jaminan reklamasi. Bahkan banyak sekali yang meninggal akibat jatu pada hal sebenarnya.Kata La Ode, UU minerba lama sebelum izin dikeluarkan harus ada jeda jaminan reklamasi .

Kemudian terjadi di Maluku Lingkungan dan Hutan Lindung dirusak didepan mata aparat.
Hutan yang harusnya dilindungi karena dengan tambang ilegal sampai hari ini belum selesai masalahnya dan gunugnya pun sudah habis semuanya mereka pake menambang.

Untuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya di Kabupaten Bombana yang hampir setiap hari dilihat bahkan ini hampir masuk dalam berita nasional dampak kerusakan lingkungan sangat dirasakan masyarakat, yang Ia herankan waktu itu, Kepala Dinas Kehutanan Sultra, mengaku sulit mendeteksi penambang Ilegal tersebut.

Kok sulit dideteksi, kalau penjual narkoba yah, itu susah dideteksi katanya, karena banyak hal yang dilakukan untuk menyembunyikan barang haram tersebut. Kalau operasi ilegal sulit dideteksi, asumsinya pasti matanya sudah ditutup dengan sesuatu dan Mudah-mudah tidak terjadi lagi.

Seperti yang terjadi di Konawe Utara, penambangan dibiarkan juga mengangah seperti itu. Dari Hal-hal terjadi apaka  pemerintah tidak mengerti atau tidak mengetahui. Kami sudah tahu persis pasti karena korupsi.

La Ode mejelaskan, di indonesia dari lebih 10 ribuan izin usaha pertambangan termaksud di Sultra yang memenuhi syarat administrasi undang-undang minerba yang lama itu kurang dari setengah sekitar ribuan itu tidak clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Jadi, ketimpangan korupsi itu sangat besar, berdasarkan data bank dunia, world bank, indonesia rising devide Desember tahun 2015 ketimpangan korupsi 1 persen menguasai, dan 50,3 persen ekonomi nasional. Jadi ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin didunia menurut world bank indonesia berada diurutan ke 3, Rusia urutan pertama 66,2 persen disusul Thailand 50,5 persen.

Tidak hanya itu lanjutnya, rawan bencana alam Kolaka Utara Konawe Utara Bombana dan Konawe jadi sepertinya Sultra. Expoloitasi tambang penyebab banjir bandang dan kebun sawit yang kerusakanya mencapai triliunan yang tidak seimbang pendapatan daerah yang didapat dengan tambang yang jumlahnya sangat sedikit.

“Saya masih di KPK, saya tanya gubernur berapa dari hasil tambang yang didapat itu sangat sedikit. Saya sering bilang tanda tangan pemberian izin yang tidak baik dan pembiaran yang mengakibatkan bencana seperti itu. di Sultra jauh lebih parah karena menambang di Sekitar area Pendidikan Sekolah.

Jadi apa sih masalah masalah sektor pertambangan sebelum undang-undang minerba. Kita harus lihat bahwa permasalahan itu tidak perlu buat Undang-undang yang baru tetapi menjalankan apa yang harus dilaksanakan.

Regonesiasi Kontrak 37 KK dan 74 Peraturan PKP2b belum terlaksana,belum duterbitkanya semua aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang undang-undang minerba.

Selain itu, katanya, penataan kuasa pertambangan/ izin usaha pertambangan belum, ada juga upaya sistematis untuk meningkatkan Domestik Market Obligation (DMO). Kewajiban pelapora reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah. Kewajiban reklamasi pascatambang belum sepenuhnya dilakukan.

Tidak hanya itu, pelaksanaan pertambangan belum optimal. Selanjutnya terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkanya kewajiban keuangan dan tidak iptimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuanganya.

Direktur Sumber Daya Energi dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Dr Racmana Hidayat MSc, menjelaskan, Bappenas tidak dilibatkan secara lansung dalam revisi Undang-undang minerba yang intens itu dari teman-teman Kementerian SDM. Namun pihaknya, tetap melakukan monitor terkait perkembangan UU minerba dab tentunya pada saat pengesahan hampir berbarengan dengan Bapenas menyusun jangka panjang pembangunan nasional 2020-2024.

“Jadi kami selalu memonitor sejauh ada pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan
visi misi kami tidak melakukan banding kepada menteri kami melalui DPR. Kami ingin memberikan informasi keterkaitan RPJMN 2020-2024 pasca UU minerba nomor 3/2020. Kalau kita melihat kondisi pemanfaatan sumber daya alam indonesia. Ekonomi trent dari SDA indonesia sudah turun terus sampai saat ini sehingga strategi kebijakanya perlu beralih ke Konservasi dan kebijakan nilai tambah,” paparnya.

Sebenarnya, katanya ada yang positif juga terkait dengan UU minerba baru ini karena ada point terkait hilirisasi mineral dan pertambangan. Karena memang perlu kita meningkatkan nilai tambah dari SDA. Dilain sisi, lanjutnya, kontribusi pertambangan terhadap PDRB kalau kita melihat data beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya pertambangan itu memiliki tingkat kemiskinan tidak lebih baik.

Contohnya Provinsi Sulawesi Tenggara atau daerah Provinsi daerah Kalimantan, itu tingkat kemiskinan tidak lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainya. Artinya sekarang bukan namanya kita mengandalkan komuditi SDA. Tetapu harus mengandalkan yang namanya Konservasi dan nilai tambah.

“Kami menginformasikan terkait dengan pembangunan sektor energi dan pertambangan dalam RPJMN 2020-2024. Pertama bagimana pemenuhan kebutuhan dalam negeri secara optimal. Karena Sumber daya energi itu sebagai modal dasar didalam pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga produksi pertambangan harus dikendalikan sejalan dengan kebutuhan didalam negeri terutama industri dan juga tentunya dari sisi permintaan harus didorong rantai produksi yang lebih panjang dan beragam.

Kedua peningkatan nilai tambah, dimana sumber daya energi dan pertambangan sebagai bahan baku industri dalam negeri. Pembangunan energi dan sektor pertambangan harus berperan dalam pembangunan wilayah. Dalam RPJMN kita sudah mencatumkan pembangunan 30 smelter yang berada diluar jawa guna mendistribusikan ekonomi keluar jawa dalam rangka pengembangan wilayah.

Dalam perjalananya RKP 2021 tentunya tidak terlepas dari dampak bencana international pandemik Covid 19. Oleh karena itu RKP 2021 mempunyai tema “Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi Sosial”.

Sehingga fokusnya pemulihan industri pariwisata dan infestasi, reformasi kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi ketahanan bencana. Isu dan kebijakan pertambangan.Isu pertama adalah kosumsi energi naeional akan meningkat, sehubungan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan industrilisasi. Pemenuhan kebutuhan energi kedepan diperkirakan akan semakin berat karena sumber energi fosil, seperti minyak, gas bumi, batu bara semakin menipis.

Pengembangan energi baru dan energi terbarukan belum sugnifikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional. Hilirisasi mineral sektor pertambangan khususnya diluar jawa dalam rangka untuk mendapatkan devisa dan untuk mendorong pemerataan antar wilayah.

“Arah kebijakanya adalah mendorong pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan energi terbaru dan terbarukan. Meningkatkan akses energi dan ketenagalustrikan, Peningkatan nilai tambah sektor mineral dan pertambangan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan bencana dan iklim,” jelasnya.

Laporan: La Ismeid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *