TKA China dan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan di Sultra

Keterangan Gambar : Direktur LBH Kendari, Anselmus AR Masiku. Foto: Istimewa

Potretsultra

POTRETSULTRA.COM – Mungkin belum banyak pekerja yang mengetahui tentang Bidang Pembinaan Pengawasan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Tetapi bagi pengusaha bidang ini sudah cukup banyak diketahui. Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bidang ini diatur dalam pasal 173 sampai pasal 182. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyidikan.

Kemudian dalam peraturan turunan, yakni Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Tenaga Kerja, lalu tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan juga diatur dalam Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 3 Permenaker itu, mengatur tentang fungsi pengawasan ketenagakerjaan yaitu penegakan hukum ketenagakerjaan, memberikan nasihat tentang teknis ketenagkerjaan kepada pekerja dan pengusaha dan mengumpulkan bahan ketenagkerjaan dalam arti seluas-luasnya. Dalam praktek apakah tugas dari bidang Pembinaan Pengawasan dan Kesehatan Kerja berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari yang sudah banyak menangani masalah hukum pekerja mencoba mengkomparasi tugas dari bidang pengawasan ketenakerjaan dengan pengaduan yang diterima LBH Kendari.

Saat LBH Kendari menerima pengaduan dan terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dan Pengusaha maka masalah perselisihan yang timbul yaitu;

1. Adanya upah yang tidak dibayar sesuai dengan Upah Minimum tahun berjalan.
2. Tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara Pekerja dan Pengusaha.
3. Tidak adanya peraturan Perusahaan dan kalaupun ada peraturan perusahaan tidak didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat.
4. Adanya perusahaan Outsourcing yang tidak daftar tetapi dapat menyalurkan tenaga kerja Outsourcing.
4. Adanya jenis pekerjaan yang tidak masuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu tetapi diberlakukan perjanjian kerja waktu tertentu.
5. Tidak adanya jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan perusahaan.
6. Lemahnya posisi tenaga kerja harian lepas dan tenaga kerja borongan khusus pada perusahaan perikanan.
7. Cuti hamil, Cuti Haid yang tidak diberlakukan secara maksimal oleh Perusahaan.
8. Upah lembur yang tidak bayar sesuai dengan hitungan lembur bahkan upah lembur tidak dibayarkan.
9. Lemahnya kesadaran pekerja untuk membentuk serikat. Dan banyak hal lain lagi.

Dari 9 item di atas yang paling sering terasa oleh pekerja adalah pembayaran upah yang tidak sesuai dengan Upah minimum yang diatur oleh peraturan gubernur. Pembayaran yang tidak sesuai upah banyak terjadi di perusahaan di Kota Kendari, di mana posisi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berkantor.

Namun dalam catatan LBH Kendari terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum tidak pernah ada satupun kasus di Sulawesi Tenggara yang diproses oleh bidang pengawasan.

Pembayaran upah di bawah upah minimum dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat 185 ayat 1 mengatur pengusaha dapat dipidana minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp. 100.000.000,- maksimal Rp. 400.000.000,-. Terhadap pasal 185 ayat 1 belum ada satu kasus pun yang diproses oleh bidang pengawasan, padahal sangat jelas dalam ayat 2 menyatakan bahwa tindakan ini merupakan kejahatan.

Dari fakta tersebut sudah sangat jelas kalau bidang pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawei Tenggara tidak menjalankan fungsinya tentang penegakan hukum ketenagakerjaan. Fakta ini untuk satu pasal 185 ayat 1. Kejahatan terhadap pembayaran upah yang tidak sesuai upah minimum telanjang didepan mata tetapi ternyata bidang pengawasan tutup mata.

Nah lalu apa kaitannya Bidang Pengawasan dengan kedatangan TKA Cina di Sulawesi Tenggara.

Dari uraian tentang fungsi Bidang Pengawasan dimana fungsinya, yaitu pertama penegakan hukum Ketenagakerjaan, kedua memberikan nasihat tentang teknis ketenagkerjaan kepada pekerja dan pengusaha, dan ketiga mengumpulkan bahan ketenagkerjaan dalam arti seluas-luas.

Dari tiga fungsi Bagian Pengawasan, dapatkah dijalankan oleh Bidang Pengawasan sedangkan hal yang paling “TELANJANG” didepan mata yaitu pembayaran upah dibawah upah minimum sampai saat ini tidak satu kasuspun yang diungkap. Padahal membayar upah di bawah upah minimum adalah KEJAHATAN, bukan pelanggaran.

Penolakan terhadap kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara tetap dilakukan beberapa kelompok masyarakat terutama mahasiswa. Namun, terlepas dari penolakan tersebut, walaupun ditolak TKA tetap saja masuk. Masuknya TKA China di Sulawesi Tenggara didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dari sisi regulasi secara umum Perpres ini memberikan syarat yang cukup ketat dalam hal penempatan TKA di suatu perusahaan. Walaupun aturannya cukup ketat, namun aturan tersebut harus diawasi pelaksanaannya. Dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan terhadap TKA diatur pada pasal 33 ayat 1 pengawasan ketenagakerjaan untuk TKA dilakukan dinas tenaga kerja provinsi.

Tugas ini tentunya harus dilakukan, namun melihat kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara yang banyak tindak pidana ataupun pelanggaran, namun sampai saat ini belum ada satupun data dan informasi yang diketahui PUBLIK jika bidang pengawasan ketenagakerjaan melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Dengan fakta seperti itu, kondisi ketenagakerjaan lokal saja masih carut marut kemudian dibebankan untuk mengawasi TKA, kira-kira pengawasan Disnakertrans Sultra bisa bekerja profesional dan transparan. Atau Seperti apa kinerja mereka?

Dalam kondisi ini, peran serta masyarakat khususnya Serikat Pekerja untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara agar pekerja dapat meningkat kesejahteraannya.

Penulis: Anselmus AR Masiku, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *