Pemuda Konkep Ajak Masyarakat Gugat IUP Tambang

Sulham (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Sulham (Foto: IST)

LANGARA – Saat ini masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) sedang dihantui ancaman bahaya pertambangan yang hingga kini Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu masih aktif. Meski ditolak oleh warga Konkep, IUP itu masih saja belum dicabut oleh pemerintah yang berwenang.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal paling esensi yang akan dilakukan masyarakat di Bumi Kelapa itu yakni menggugat terhadap 15 IUP yang aktif di Konkep tersebut.

Hal ini seperti dikatakan oleh Sulham, salah satu pemuda asal Konkep yang mengajak masyarakat Wawonii untuk melakukan gugatan terhadap 15 IUP itu. Menururtnya, dengan melihat Pulau Wawonii yang masuk kategori pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka tidak cocok untuk dilakukan aktivitas penambangan di pulau kelapa yang berukuran di bawah 2000 Km persegi itu.

Kata Sulham, UU No 27 tahun 2007 pasal 23 ayat 2 telah dijelaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan kepada konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik,dan peternakan.

“Saya kira disitu sudah jelas tidak bisa ditambang Pulau Wawonii karena Wawonii masuk pulau kecil yang hanya bisa di dorong lewat wisata dan pertnain saja,” ungkap Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) itu, Jumat (23/11/2018).

BACA JUGA: Didemo Ribuan Penolak Tambang, Ini Sikap Tegas Bupati Konkep

Menururt Sulham, dengan barbagai macam dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat yang menolak tambang ini merupakan kekuatan besar untuk diajukan gugatan terhadap IUP-IUP yang aktif di Wawoni dengan alasan pulau tersebut merupakan pulau kecil pesisir yang dilindungi oleh UU No 27 Tahun 2007.

“Belum ada tambang di Sultra yang bisa mensejahtrakan rakyat, siapa yang tidak kenal Konut yang kaya akan sumber daya alamnya, ratusan tambang yang ada di wilayah Konut belum juga mensejahtrakan masyarakat Konut,” jelasnya.

BACA JUGA: DPRD Sultra Siap Aspirasikan Penolakan Tambang Konkep ke Gubernur Sultra

Mahasiswa Pascasarjana di jurusan hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini juga mengatakan, masyarakat konkep yang menolak tambang dianggap tepat karena masyarakat di wilayah itu lebih nyaman dengan hasil bumi yang telah dimilikinya sepertu ambu mete, kelapa, cengkeh dan lain sebagianya.

“Yang jelas hasil bumi itu sudah dinikmati setiap tahunnya olh masyarakat. Ketika Konkep dipaksakan untuk ditambang maka kehancuran lingkungan akan dating dan hasil bumi akan hilang seketika,” kata Sulham.

Ditambahkanya, UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada pasal 60 tentang hak, kewajian, dan peran serta masyarakat. Pada ayat 1 huruf e sampai j dikatakan, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Disitu juga dijelaskan masyarakat berhak mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tambah Putra Wisata Konkep tahun 2018 itu.

“Masyarakat juga berhak mengajukan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu. Dan masyarakat pun berhak melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya dan berhak memperoleh ganyi kerugian,” sambungnya.

BACA JUGA: 13 Warga Wawonii Dipolisikan, Pemda dan DPRD Konkep Diminta Turun ke Lokasi

Sulham juga menjelaskan, dengan adanya gerakan menolak tambang dari masyarakat dan mahasiswa Wawonii, sudah seharusnya DPRD dan Pemda Konkep untuk mengambil sikap tegas terhadap penolakan tambang oleh masyarakatnya.

“Dengan adanya gerakan-gerkan masyarakat tolak tambang  seharusnya Pemda Konkep tegas mengambil sikap terhadap penolakan tambang dengan membuat Surat Keputusan Bupati dalam membebaskan Pulau Wawonii dari para investor tambang sampai dunia kiamat,” pungkasnya.


Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *