Didemo Ribuan Penolak Tambang, Ini Sikap Tegas Bupati Konkep

Massa aksi penolak tambang di Konkep (Foto: Jubirman)
Keterangan Gambar : Massa aksi penolak tambang di Konkep (Foto: Jubirman)

LANGARA – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW) kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Selasa (02/10/2018).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Mando Maskuri mengatakan, unjuk rasa yang dikomandoinya kembali dilakukan karena aksi yang dilakukan sebelumnya tidak mempertemukan massa aksi dengan Bupati Konkep, Amrullah.

“Kami kembali turun ke jalan karena tuntutan kami sebelumnya untuk temui Pak Bupati tidak terwujud,” ungkap Mando dalam orasinya.

Mando menegaskan, 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kini sedang aktif di Kabupaten Konkep harus segera dicabut karena melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Maka dari itu kami minta Pak Bupati selaku orang nomor 1 di Konkep untuk segera membuat surat rekomendasi pencabutan IUP yang ditunjukkan ke Gubernur Sultra,” ucapnya.

Dalam pantauan Potretsultra.com, Bupati Konkep, Amrullah menyempatkan diri untuk menemui ribuan masyarakat yang sedang menggelar unjuk rasa tersebut.

Bupati Konkep, Amrullah menegaskan, wewenang pencabutan IUP tersebut berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sehingga selaku wakil masyarakat Konkep dirinya siap membawa aspirasi yang diterimanya ke Pemprov Sultra.

“Selaku wakil masyarakat Konkep, saya wajib memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat saya untuk dibawa ke tataran atas,” tegas Amrullah saat menemui ribuan massa aksi.

Orang nomor wahid di Bumi Kelapa juga itu membantah adanya informasi yang menuding dirinya telah menerima suap dari pihak pertambangan.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada sesuatu apa pun yang saya terima selaku Bupati, ini perlu saya sampaikan agar tidak bias,” ujarnya.

Untuk diketahui, bersama 20 orang perwakilan massa aksi, Bupati Konkep, Amrullah yang didampingi Wakil Bupati Konkep, Andi Muh Lutfi, dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat surat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang diterimanya untuk disampaikan ke Pemprov Sultra.

Laporan: Jubirman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *