PBB ke Jokowi-Ma’ruf, Kadernya Malah ke Prabowo-Sandi

Kader PBB Bombana, Muhammad Sulaeman Bersama Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Kader PBB Bombana, Muhammad Sulaeman Bersama Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra (Foto: IST)

KENDARI – Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendeklarasiikan dukungannya ke Pasangan Calon (Paslon) Joko Widodo – Ma’ruf Amin di pentas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini.

Menurut Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, dukungan politiknya ke pasangan Jokowi-Ma’ruf bukan kehendak pribadinya, melainkan ini hasil keputusan dari mayoritas Rapat Pleno DPP PBB.

“Keputusan memberikan dukungan politik kepada Jokowi-Ma’ruf Amin bukanlah keputusan pribadi Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra tetapi keputusan mayoritas Rapat Pleno DPP PBB tanggal 19 Januari 2019,” kata Yusril dalam keterangannya, Minggu (27/1/2019) seperti dikutip dari News.Detik.com 

Meski arah dukungan partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu ke calon petahana, namun ada kader-kadernya malah memilih Paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Salah satunya yaitu Kader PBB yang juga diketahui sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Sulaeman yang tegas menyatakan dukungannya ke Prabowo – Sandi.

“Kalaupun demikian yang terjadi, maka saya secara pribadi lebih ke Prabowo – Sandi,” ungkap Sulaeman melalui pesan WhatsAppnya, Senin (28/01/2019).

Saat ditanyai alasannya tidak memilih Jokowi, Alumni Fakultas Teknik Unissula Semarang itu menjelaskan, pemerintah saat ini belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Misal saja pada kaum tani, pemerintah beberapa kali mengeluarkan izin impor beras  sementara data cadangan beras yang dirilis Perum Bulog, per tanggal 9 Agustus 2018, diketahui bahwa hingga Juli 2018 kemarin stok beras Bulog masih berada di angka 1.861.404 ton.

“Itu artinya stok cadangan beras kita masih aman,” jelasnya.

Sulaeman juga menambahkan, alasan lain sehingga dirinya tidak mengharapkan Jokowi masih menduduki kursi 01 Republik Indonesia (RI), yakni meningkatnya hutang negara dan membludaknya Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Sejatinya warga lokal masih mampu untuk melakukan pekerjaan itu namun diserahkan ke TKA,” tambahnya.


Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *