Ngopi Pemuda Busel Bahas Langkah Sigap Pemda Antisipasi Resesi Nasional

Keterangan Gambar : Suasana Diskusi Virtual Ngopi Pemuda Busel Serial ke-2

Potretsultra

BUTON SELATAN – Dalam menyiapkan langkah sigap Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengantisipasi resesi nasional, komunitas Ngopi Pemuda Buton Selatan (Busel) kembali menggelar diskusi virtual serial kedua, Minggu (30/8/2020).

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Busel, Dr Ali Rosdin, M.Hum dalam paparan materinya membahas dampak akibat pandemi Covid-19. Diantaranya yakni adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan bertambah, dan pelaku UMKM bertumbangan.

“Kesemuanya itu dapat menimbulkan beban sosial bagi masyarakat,” ujar Ali Rosdin.

Sehingga kata Ali Rosdin, peran Pemda dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 ini yaitu menjaga daya beli masyarakat, menciptakan program padat karya, menyiapkan modal kerja bagi UMKM, memberikan kebijakan dan regulasi seperti stimulasi dan relaksasi, serta mengalihkan pemberian bantuan sembako ke bantuan tunai.

“Langkah strategis yang harus diambil Pemda adalah menganalisis potensi daerah untuk dijadikan sebagai program pemberdayaan masyarakat, membentuk tim kecil percepatan pembangunan di daerah, dan selalu menjaga agar pertumbuhan ekonomi setiap daerah tidak minus,” jelasnya.

Sebagai pembicara kedua, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Musran Munizu, SE.,M.Si.,CIPM menjelaskan, pada tahun 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,03%. Ditahun 2020 kuartal 1 pertumbuhan ekonomi nasional hanya 2,97%, di kuartal ke-2 menjadi -5,32%.

“Jika pertumbuhan ekonomi tercatat negatif dalam dua kuartal  atau lebih secara berturut-turut maka Indonesia akan dinyatakan Resesi. Bahkan bisa terjadi depresi ekonomi apabila resesi terus menerus berlanjut mengakibatkan kegiatan ekonomi terpuruk hingga ke titik terendah,” beber Musran

Melihat kondisi Kabupaten Buton Selatan 2019, lanjut Musran, persentase lapangan usaha sistribusi PDRB yang terbesar disektor (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) 30,94%, ini yang perlu digenjot oleh Pemerintah Buton Selatan karena langsung bersentuhan oleh masyarakat, roda ekonomi akan terus berputar.

Langkah Strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah (Kab/Kota) mengantisipasi resesi nasional yakni optimalisai belanja daerah pada APBD (belanja langsung dan belanja tidak Langsung: bansos, hibah, BTT, dll). selain itu juga memperkuat sinergitas dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/Kota dalam Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi regional.

Musran Munizu juga menerangkan, membangun kolaborasi positif diantara elemen pemangku kepentingan di daerah (Pemerintah, DPRD, Masyarakat, Pelaku Usaha UMKM, Perguruan Tinggi, LSM, Stakeholders lainnya) dalam kegiatan Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi lokal.

Anggota Komisaris Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta, La Ode Basir mengusulkan terkait strategis Pemerintah Daerah Busel sebagai langkah antisipasi jika terjadi resesi nasional akibat Covid-19. Kata dia, Covid-19 sangat memukul ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal Q1 hanya 2,97%, kuartal Q2 -5,32%, apabila kuartal Q3 masih minus Indonesia dinyatakan Resesi.

“Jadi, mulai skrang pemerintah daerah dituntut membuat kebijakan tepat sasaran dan membuat langkah2 strategi secara komprehensif jika Resesi Nasional terjadi,” ujar Basir.

PAD Buton Selatan, kata Basir, hanya kisaran lebih sedikit dari 10M, sedangkan kebutuhannya jauh diatas itu, sekitar 630an M. Ini hartinya bahwa Buton Selatan sangat bergantung pada kucuran anggaran dari pusat untuk dapat menggerakkan roda pemerintahan, melayani masyarakat dan menggerakan pembangunan daerah. Selanjutnya pada sisi lain tingkat kemiskinan Busel juga di atas nasional dan propinsi Sulawesi Tenggara.

“Kemudian jika kita melihat pada potensi Buton Selatan punya keunggulan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Potensi ini didukung pula oleh data BPS Busel bahwa distribusi PDRB kab Buton Selatan yang terbesar secara berturut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 30,94%, kemudian disusul sektor (Pertambangan dan Penggalian) 29,37%, konstruksi 14,74%, perdagangan besar dan eceran 8,74%, yang terendah jasa perusahaan 0,02%.

Melihat situasi nasional dan potensi daerah Buton Selatan langkah strategis yang harus dilakukan dalam penyengahan penyebaran virus covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah terkait langsung dengan pencegahan penyebaran civid-19, pemerintah daerah harus secara serius dan konsisten melakukan gerakan pencegahan. Bila perlu dibentuk tim khusus untuk tugas ini, mulai dari pemeriksaan di akses masuk wilayah Busel, penegakkan aturan terkait protokol kesehatan, dan seterusnya.

“Akses wilayah Busel  sangat memungkinkan untuk pencegahan penyebaran covid-19 dikontrol ketat tapi roda ekonomi lokal masyarakat tetap berjalan,” ucapnya.

Penanganan dampak ekonomi yang hari ini sudah terjadi, pemerintah daerah harus terus menjaga sinergitas dengan pemerintah Pusat dan Propinsi dalam optimalisasi serapan APBD, penyaluran bantuan sembako, bantuan tunai serta hibah-hibah lainnya. Sebab dari data, tingkat kemiskinan kab. Busel (14,66%) lebih besar dari Nasional (9 %) dan Propinsi (11,25%), ini berimplikasi pada banyaknya bantuan yang “turun” ke Busel.

“Pemerindah daerah tinggal mengoptimalkan agar bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran dan akan lebih bagus lagi jika bisa menggerakaan roda ekonomi masyarakat lokal,” jelas Basir.

Secara jangka panjang, pemerintah daerah berperan aktif mendorong dan memberi stimulus terhadap lahir dan berkembangnya unit-unit usaha di daerah berupa UMKM, Bum-Des yang berbasis pada keunggulan lokal setiap desa atau kecamatan. Sebab secara nasional Sektor-sektor ekonomi yang relatif punya “imun” terhadap covid-19, yakni sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan usaha yang berbasis IT (infokom). Sektor pertanian, perkebunan dan parikanan ini paralel dengan potensi yang dimiliki oleh Buton Selatan.

“Pemerintah Buton Selatan perlu terlibat aktif baik melalui dinas UMKM, Perusahan Daerah ataupun membentuk tim gugus khusus pemulihan ekonomi dan pengambil peran dalam hal terkait bantuan modal, literasi finansial, meningkatkan kapasitas produksi dan terjaganya kualitas, serta jejaring pasar baik di wilayah Busel serta di luar Busel,” terangnya.

Sebagai pembicara terakhir, Ketua Umum HMI Cabang Kendari, La Ode Rizki Satria menerangkan, pandangan dan sikap Kritik terhadap program Pemda Busel dalam mengantisipasi resesi nasional. Katanya, Pemerintah  Buton  Selatan  lebih memperhatikan  perombakam  jabatan  ketimbang  pembangunan busel.

“Ini terlihat dari seringnya terjadi pergantian atau perombakam kepala-kepala dinas Kabupaten Buton Selatan,” ujar Rizki.

Rizki juga menyoroti soal, kurangnya  kreatifitas  pemerintah  Buton  Selatan  dalam  upaya  memanfaatkan potensi  yang  ada  di  Buton  Selatan. Tak hanya itu, ia juga menyinggung adanya program  pemerintah  yang  tidak  tepat  sasaran.

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *