Perkara Perdata dan Bidang Tata Usaha Negara, Pemkot Kendari Minta Pendampingan Kejari

Keterangan Gambar : Pemerintah Kota Kendari melakukan penandatangani Nota Kesepahaman MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari,terkait pendampingan perkara hukum perdata dan Bidang Tata usaha negara (Foto:La Ismeid)

KENDARI Pemerintah Kota Kendari baru saja melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, terkait bantuan pendampingan hukum baik secara perdata maupun tatausaha negara.

Penandatangan nota kesepahaman antara pemerintah Kota dengan kejaksaan negeri kendari resmi ditandatangani lansung Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, dan Kepala Kejaksaan Kendari Said Muhammad, serta turut disaksikan bersama kepala BPN Kendari,Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Bank Sultra, dan sejumlah asosiasi, Kepala OPD, Camat dan Lurah di Taman Kota Kendari, Kamis (20/2/2020).

Wali Kota Kendari dalam sambutannya mengatakan, atas terwujudnya jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi formal yang lebih terstruktur dan terarah kedua institusi ini atas nama pemerintah kota menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada kejaksaan Negeri Kendari dan jajaran unit kerja.

Sulkarnain berharap, kesepakatan dan hubungan kerjasama tidak sekedar karena adanya keinginanan dan kebutuhan tetapi mewujudkan komitment dan ihtiar bersama dalam mensinergikan hubungan pemerintah kota kendari dengan kejaksaan negeri kendari. “Walaupun masing-masing berada pada bidang tugas dan fungsi yang tidak sama,” ujarnya.

“Dengan melalui kesepakatan tersebut maka saling mendukung dan melengkapi akan tercipta sebuah potensi dan nuansa positif dalam menjalangkan tugas pelayanan publik,” sambungnya.

Sulkarnain menambahkan, pada sisi yang lain dibuatnya kesepakatan ini, guna untuk memberikan bantuan hukum,pertimbangan hukum,dan tindakan hukum. Apabila berhadapan dengan konflik hukum khususnya dalam bidang perdata dan bidang tata usaha negara.

Foto bersama Wali Kota Kendari Sulkarnain  Kadir dengan Kajari Kendari dan Said Muhammad dan juga Kepala Ombusman Perwakilan Sultra ,Mastri Susilo usai penandatangan MoU nota kesepahaman pendampingan bantuan hukum

Pentingnya peran pemerintah kota kendari dalam menopang pembangunan daerah maka Kejari Kendari selaku institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dan senantiasa membuka diri dalam memberi bantuan hukum agar pemerintah dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.

Dalam kesepakatan tersebut politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, bahwa kejaksaan selaku lembaga pengacara negara maka pemerintah kota dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum.

“Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum baik dalam maupun di luar pengadilan baik dalam posisi baik selaku tergugat maupun penggugat dalam perkara perdata maupun tata usaha negara,” jelasnya.

Sulkarnain berharap kesepakatan yang telah ditandatangani bersama ini segera diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan nyata dilapangan dengan penuh kesungguhan agar memenuhi tujuan yang diharapkan bersama.

Masih Sulkarnain lebih detai lagi menjelaskan kerjasama ini sebagai penyempurnaan kerjasama yang terbangun sebelumnya agar kualitas dan pelaksanaannya bisa jauh lebih baik lagi.

Wali Kota berharap dengan pendampingan dari kejaksaan, penyimpangan bisa diminimalisir.Kerjasama tahun ini lebih spesial karena pemkot Kendari sedang melakukan pembenahan secara administrasi dari manual ke digital. Seperti pemasangan alat penghitung pajak di tempat pelaku usaha.

“Digitalisasi menghindari subjektifitas, konflik interes dan kita butuh acuan objektif. Tidak ada lagi kecurigaan dan saling percaya, trust,” tegasnya.

Wali Kota mengimbau para pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. “Tidak ada dusta diantara kita, bayar sesuai ketentuan kalau tidak sesuai jangan bayar,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Said Muhammad menuturkan kerjasama dengan Pemkot Kendari salah satu bentuk penghargaan terhadap kejaksaan.

“Ini kami sangat dihargai, karena banyak pejabat yang tidak mempercayai kita. Kami ini tempat konsultasi gratis, tapi semua terbuka jangan ada yang disembunyikan,” tukasnya.

Kepala BPPRD Kota Kendari Sri Yusnita dan Kajari Kendari Said Muhammad melakukan Penandatanganan kerjasama pendampingan hukum

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari Sri Yusnita mengatakan, tindak lanjut dari kerjasama ini, dilakukan penandatanganan surat kuasa khusus dari Kepala BP2RD kepada Kejaksaan Negeri Kendari, dalam hal melakukan negosisasi di luar pengadilan dalam hal pemulihan tunggakan pajak.

“Surat kuasa itu diberikan dalam kapasitas kejaksaan sebagai pengacara negara,” pungkasnya.

Laporan: La Ismeid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *