HMI Komisariat Hukum UMK Tolak Munas Kadin di Sultra

Keterangan Gambar : Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan Hukum UMK Cabang Kendari, Hendra Yus Khalid

Potretsultra

KENDARI – Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang Industri (Kadin) yang bakal digelar di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat apresiasi dari sejumlah lembaga.

Namun berbeda dengan HMI Komisariat Persiapan Hukum UMK Cabang Kendari. Pihaknya menolak keras akan diselenggarakannya Munas Kadin di Sultra.

“Kami akan tetap mengharamkan dan menolak jika pelaksanaan Munas Kadin dilaksanakan di Sulawesi Tenggara,” tegas Ketua umum HMI Komisariat Persiapan Hukum UMK Cabang Kendari, Hendra Yus Khalid kepada Potretsultra.com, Kamis (10/6/2021).

Menurut Hendra, Munas Kadin nantinya tentu akan mendatangkan banyak orang yang berpotensi memunculkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19. “Ini pelanggaran mendatangkan banyak orang membuat orang berkerumun, maka tentu kesehatan masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya terancam akan bahaya Covid-19,” katanya.

Lanjut Hendra, sehingga pelaksanaan Munas Kadin di Sultra bukan memberikan dampak positif kepada masyarakat, melainkan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Kata dia, hal ini adalah bentuk ketidakadilan atau bentuk diskriminatif dalam penegakan supremasi hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara umum, dan di Provinsi sulawesi tenggara terkhususnya jika Pemprov nantinya hanya tinggal diam melihat kerumunan itu terjadi.

Jelas ini melanggar hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah diatur dalam Bab XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang Terdiri dari 14 bab 98 pasal 72 halaman.

“Jadi apa bedanya saat Bulan ramadhan dilarang buka puasa bersama, apa bedannya tempat wisata yang dilarang dibuka, dan sampai dengan masyarakat juga dilarang untuk beribadah serta kasus-kasus Habib Riziq  Sihab, dan masih banyak lagi contoh-contoh pelanggaran yang lainnya mengenai undang-undang kekarantinaan kesehatan,” jelasnya Hendra.

Hendra berharap, Pelaksanaan Munas Kadin di Sultra harus benar-benar menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah, baik Pemprov Sultra maupun Pemkot Kendari.

“Jangan sembarangan, atau gegabah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang yang akan menimbulkan malapeta bagi masrakyat dan kerugian yang begitu besar,” katanya.

Hendra menambahkan, pihaknya merasa prihatin jika pemerintah masih mengizinkan dan memaksakan kehendak  dalam pelaksanaan Munas Kadin dilaksanakan di Sultra.

“Olehnya itu kami mendesak Gubernur Sultra untuk secara tegas menolak pelaksanaan Munas Kadin di Sultra,” ucapnya.

“Insya Allah jika pelaksanaan Munas Kadin masih tetap akan dilaksanakan di Sultra, maka kami akan memblokade semua jalan dan kami akan mengkonsolidasikan ke semua masyarakat untuk bersama-sama menutup semua ruas jalan yang ada,” tutupnya.

Laporan: Said

Potretsultra Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *