HC Supriadi:Jika Pemprov Sultra Paksakan Eksekusi Lahan PGSD Bisa Dikenakan Pidana

Keterangan Gambar : Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), DR. HC S. MH Ph.d

Potretsultra

KENDARI-Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), DR. HC S. MH Ph.d secara detil mengkaji dan menelah secara kasat hukum bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra salah kaprah dalam melakukan tindakan eksekusi penggusuran lahan Eks PGSD.Jika pihak Pemprov Sultra tetap memaksakan ekskusi,tanpa melalui jalur hukum maka dapat dikenakan pidana.Namun unsur-unsur pidananya,akan dilihat lagi apakah itu mengarah pengrusakan dan sebagainya.

Kendatipun kata dia,Pemprov Sultra memiliki surat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari Mahkamah Agung (MA),namun tidak serta merta pihak Pemprov Sultra melakukan eksekusi penggusuran terhadap lahan tersebut.

Pasalnya,yang memiliki Kewenangan untuk menjalankan isi keputusan itu adalah pengadilan,hal tersebut bersadarkan Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan hakim,artinya secara sukarela dapat melaksanakan eksekusi.Sementara di Herziene Inlandsche Reglement (HIR) pasal 196 proses eksekusi itu,dilaksankan terlebih dahulu melalui aamaning yakni memerintahkan juru sita untuk memanggil termohon eksekusi selama delapan hari untuk dikosongkan.

Jadi tidak semerta-merta terbit putusan lantas lansung mengeksekusi oleh pihak bersangkutan,penggugat atau pihak yang menang.

Sebab kewenangan untuk menjalankan isi putusan itu adalah pengadilan berdasarkan nomor 2 tahun 2009 karena kekuasaanya.Termaksud undang-undang nomor 2 tahun 1986 dalam hal peradilan hukum.

“Terhadap tindakan pemprov ini sebenarnya harus diperjelas dulu.Tindakan pemprov ini apakah dia melaksanakan penertiban atau melaksanakan isi putusan.Ini harus jelas.Karena yang melaksanakan isi putusan itu bukan kewenanangan pemprov tapi kewenangan dari pengadilan.

“Jadi saya anggap putusan pemprov itu adalah penertiban bukan melaksanakan eksekusi.Karena prosedural eksekusi itu telah diatur di Pasal 196.Dimana dia harus mengajukan permohonan dulu lantas dilaksanakan aalmaning.Proses aalmaning ini adalah proses pemberitahuan jurusita untuk memanggil yang akan dieksekusi.Jadi dipanggil atau disurati dulu,”ujar Supriadi saat di konfirmasi di Kendari,Selasa (7/1/2019).

Lanjutnya,pihak yang memenangkan perkara harus terlebih dulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN).Kemudian PN menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM, yang berisi komponen biaya eksekusi.Pada biaya eksekusi yang dimaksud yakni materai penetapan eksekusi, pemberitahuan Aanmaning atau teguran tertulis kepada termohon eksekusi.

Kemudian lagi sambungya, biaya pelaksanaan eksekusi terdiri dari biaya pelaksanaan eksekusi atau pengosongan, biaya sita eksekusi, biaya penyampaian salinan berita acara sita kepada pihak desa maupun kelurahan.Selanjutnya biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan pertanahan Naisonal (BPN) serta biaya sewa kendaraan.

Ia lebih mempertegas lagi, jangan oleh pihak pemprov karena dianggap inkrah berkekuatan hukum berdasarkan putusan MA.Lantas dianggap dapat melaksanakan eksekusi.Karena itu bertentangan dengan aturan, dalam aturan pun juga kendatipun dapat berkekuatan hukum tetap tidak dilaksankan eksekusi.

lebih detil menjelaskan,terdiri dari lima tahapan yang dapat membatalkan eksekusi, meski telah berkekuatan hukum tetap. Pertama Putusan declaratoir yaitu peryataan hakim yang dituangkan dalam putusan yang dijatuhkan.

Kedua Putusan constitutief yaitu putusan yang memastikan suatu kondisi hukum baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru. ketiga Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan.

“Keempat obyek dari eksekusi tidak jelas, tidak ada, telah musnah, telah menjadi milik negara atau obyeknya berada di luar negeri. Kelima Putusan yang dinyatakan non executable oleh kepala PN, berdasarkan berita acara yang dibuat juru sita yang diperintahkan untuk mengeksekusi putusan tersebut,”jelas Supriadi

Laporan:La Ismeid

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *