Gegara Omnibus Law, Perda RTRW Konkep dalam ‘Bayang-Bayang’ Tambang

Keterangan Gambar : Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Wawonii, Risal Ade

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dinilai bakal memudahkan para penambang ‘nakal’ di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), termasuk di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Wawonii, Risal Ade mengatakan, jika rancangan kebijakan Omnibus Law diterapkan maka bisa saja hal ini akan membuka ‘keran’ bagi para investor nakal yang memaksakan diri masuk menambang di pulau-pulau kecil.

“Seperti di Konkep ini kan masuk kategori wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007. Jika Ombibus Law diterapkan, maka ini dikhawatirkan tetap akan dipaksakan masuk karena diduga menghalangi investasi,” ujar Risal Ade kepada Potretsultra.com, Jumat (27/12/2019).

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini juga menambahkan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep bahwa di Pulau Wawonii tidak ada ruang untuk aktivitas pertambangan. Sehingga kata Risal, ini sangat berbahaya bagi semangat otonomi daerah Konkep yang sedang menentukan sendiri arah RTRW daerahnya.

“Adanya upaya pemerintah akan merevisi beberapa UU dan menerepkan sistem Omnibus law, tentu ini sangat berbahaya bagi otonomi daerah Konkep yang rancangan Perda RTRW-nya tidak ada ruang tambang,” jelasnya.

Padahal menurut Risal, berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 mendefinisi bahwa tentang Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Saat ini di Konkep, lanjut Risal, masalah besar yang muncul yakni tentang pertambangan yang hingga kini belum selesai. Bahkan, polemik pertambangan di Konkep ini telah mulai memanas dengan adanya penolakan dari sejumlah warga.

“Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat agar mensosialikan dan melibatkan pemerintah daerah dan akademisi untuk mengkaji ulang Omnibus Law,” harapnya.

“Saya khawatir tentang Omnibus Law ini sangat berpotensi akan terjadi perampasan hak Otonomi Daerah dan penguasaan terhadap lahan warga jika Omnibus Law ini di terapkan, untuk mendapatkan indeks investasi yang belum tentu menjajikan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu dalam RUU Omnibus Law itu adalah mengatur bagaimana presiden mempunyai kewenangan sebagai kepala negara untuk mengoreksi seluruh Peraturan Daerah (Perda)-Perda yang ada. Karena seperti diketahui bahwa Perda-Perda itu dibuat atas nama UU Otonomi Daerah.

“Dalam Omnibus Law, ini akan ditarik. Ketika ada Perda yang bertentangan dengan investasi maka presiden mempunyai kewenangan sebagai kepala negara untuk meninjau,” jelas mantan Ketua Umum HIPMI itu.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *