Bahlil Lahadalia: Jika Perda Halangi Investasi, Presiden Bisa Pake Omnibus Law

Keterangan Gambar : Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Saat Diwawancarai di Media CNBC Indonesia

Potretsultra

JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanamam Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Omnibus Law dapat menjadi obat dari tumpang tindihnya regulasi investasi di Indonesia.

Hal ini dikatakannya di acara wawancara eksklusif bersama Peter Gontha di Media CNBC Indonesia pada Kamis (12/12/2019) lalu. “Untuk urusan tumpang tindih antara gubernur, bupati dan walikota, Pak Presiden sebagai mantan pengusaha beliau punya intuisi dan punya gagasan besar dengan membawa yang namanya Omnibus Law,” ujar Bahlil Lahadalia.

Kata Bahlil, salah satu dalam UU Omnibus Law itu adalah mengatur bagaimana presiden mempunyai kewenangan sebagai kepala negara untuk mengoreksi seluruh Peraturan Daerah (Perda)-Perda yang ada. Karena seperti diketahui bahwa Perda-Perda itu dibuat atas nama UU Otonomi Daerah.

“Dalam Omnibus Law, ini akan ditarik. Ketika ada Perda yang bertentangan dengan investasi maka presiden mempunyai kewenangan sebagai kepala negara untuk meninjau,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, maka isu terhadap tumpang tindih di antara kabupaten kota dapat diatasi.

“Itu merupakan bagian dari perubahan UU lewat DPR, kami sudah rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian. Rencana nanti akan diserahkan di akhir desember. Kemungkinan dibahas satu atau dua bulan. Harapan kami mungkin di bulan ketiga atau bulan keempat bisa selesai,” harapnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *