Komnas HAM Minta Ali Mazi Hentikan Sementara Aktivitas Tambang di Wawonii

Aparat Kemanan Bentrok dengan Massa Aksi Tolak Tambang (Foto: Redaksi)
Keterangan Gambar : Aparat Kemanan Bentrok dengan Massa Aksi Tolak Tambang (Foto: Redaksi)

Potretsultra

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI) kembali bersuara soal polemik tambang di Pulau Wawonii Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

Berdasarkan surat dari Komnas HAM tertanggal 13 Desember 2019 lalu yang ditujukan kepada Gubernur Sultra Ali Mazi bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi terkait penanganan kasus pertambangan di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Dalam surat itu, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, hasil koordinasi Komnas HAM dengan mengundang kementerian terkait antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 7 Oktober 2019 silam.

Dari hasil pertemuan tersebut, lanjut Taufan Damanik, Komnas HAM mencatat beberapa hal. Diantaranya catatan itu yakni pada intinya penolakan warga Wawonii terkait isu pertambangan didasari oleh kekhawatiran akan kehilangan lahan, gangguan ekologis terhadap tanaman kebun, hilangnya akses terhadap lahan, dan pencemaran lingkungan.

Taufan juga membeberkan adanya indikasi atau dugaan pelanggaran ijin yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang tidak sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007. Ia juga mengatakan adanya indikasi atau dugaan pelanggaran terkait  dengan pembangunan pelabuhan jetty atau Terminal Khusus (Tersus) oleh PT GKP di Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara.

“Jetty yang dibangun oleh PT GKP (diduga, red) letaknya di luar koordinat ijin yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (dibangun di area yang tidak sesuai dengan permohonan, red),” katanya.

Menurut Taufan, PT GKP membangun Jetty melalui reklamasi. Padahal kata dia,  desain konstruksi awalnya adalah menggunakan kayu. Selain itu, lanjutnya, PT GKP seharusnya memiliki ijin lokasi perairan reklamasi dan ijin pelaksanaan reklamasi.

“Berdasarkan Perpres Nomor 122 tahun 2012, material reklamasi tidak boleh diambil dari pulau kecil. Sedangkan PT GKP (diduga, red) mengambil material reklamasi dari Pulau Wawonii,” jelasnya.

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan hasil pertemuan tersebut dan mandat pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM dalam Pasal 89 ayat 3 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM meminta Gubernur Sultra Ali Mazi untuk melakukan penghentian sementara terhadap aktivitas pertambangan maupun pembangunan jety yang dilakukan oleh PT GKP sampai dengan adanya hasil evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait perijinan pertambangan PT GKP yang diduga tidak sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007.

Taufan juga meminta Ali Mazi untuk mengupayakan digelarnya dialog secara langsung dengan warga Wawonii. Hal ini agar mendengarkan aspirasi warga terkait pertambangan di Pulau Wawonii yang selanjutnya menyampaikan solusi-solusi alternatif dan segera menindak lanjuti hasil dialog tersebut.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *