SEMARANG – HMI Cabang Semarang menggelar audisensi ke DPRD Kota Semarang sekaligus menyerahkan kajian kritis, Jumat (24/4/2026).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Pimpinan DPRD Kota Semarang, Suharsono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Penyerahan kajian kritis berbasis data kepada DPRD dan menuntut tindakan konkret bukan sekedar janji. HMI juga meminta bukan sekedar klarifikasi normatif atas kegagalan tata kelola Pemerintah Kota Semarang.
Kajian berjudul “Penguatan Kolaborasi Multi-Aktor dalam Mendorong Integritas Pemerintah Kota Semarang” disusun secara kolektif oleh Pengurus HMI Cabang Semarang berdasarkan data, regulasi, dan temuan lapangan.
Ketua Umum HMI Cabang Semarang, Nabil Mualif menegaskan, HMI beraudiensi dengan DPRD Kota Semarang bukan sekedar menyampaikan keluhan semata. Namun hadir untuk mendengarkan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Semarang.
“Kita bukan menyampaikan keluhan, kami menagih atas tanggung jawab yang selama ini diabaikan Pemerintah Kota Semarang,” tegas Nabil Mualif.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Politik Demokrasi HMI Cabang Semarang, Thoriq Zhafar mengatakan bahwa seharusnya DPRD Kota Semarang menjadi yang terdepan dalam mengawal roda pemerintahan.
“DPRD seharusnya menjadi garda terdepan demokrasi perwakilan masyarakat dengan fungsi pengawasan dan legislasi yang kuat dalam mengawal implementasi roda pemerintahan Kota Semarang,” ujar Thoriq Zhafar.
Sementara itu, Pimpinan DPRD Kota Semarang, Suharsono mengapresiasi kehadiran HMI Cabang Semarang ke DPRD.
“Kami menyambut baik penyampaian kajian dari teman-teman HMI sebagai bentuk langkah Check and Balance dari mahasiswa,” ucap Suharsono.
HMI Cabang Semarang juga menuntut DPRD Kota Semarang untuk segera melakukan audit kepada Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut demi terjaganya Kota Semarang sebagai perwajahan Ibu Kota Jawa Tengah.
Tim Redaksi
Tinggalkan Balasan