Asisten III Pemkot Kendari Bantah Telah Serobot Lahan Warga

Keterangan Gambar : Asisten III Pemkot Kendari, Amir Hasan. Foto: Ist

Potretsultra

KENDARI – Asisten III Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Amir Hasan membeberkan kronologi penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) yang ditandatanganinya saat menjabat Lurah Baruga, pada 2004 silam, yang kini berbuntut pada proses hukum.

Mantan Kasat Pol-PP Kota Kendari ini menjelaskan, dirinya dipercayakan menjabat sebagai Lurah Baruga pada 2003 silam. Setahun kemudian (2004), salah seorang warga Baruga bernama Ndehe mengurus SKT untuk kebutuhan agunan di koperasi.

“Jadi, setahun saya jadi Lurah Baruga, ada salah seorang warga bernama Ndehe (almarhum) datang mengurus SKT atas sebidang tanah seluas 20 are, karena dia mau pinjam uang di koperasi, dan syaratnya harus ada agunan,” ujar mantan Lurah Baruga ini saat ditemui, Rabu (25/8/2021).

“Kami sebagai Lurah, otomatis secara fungsi sebagai pelayanan masyarakat tentu memfasilitasi, memberikan pelayanan,” katanya.

Lebih lanjut, Amir Hasan menjelaskan, SKT yang ditandatanganinya bukan Pemerintah Kelurahan Baruga yang membuatnya, melainkan koperasi tempat Ndehe meminjam uang. Dirinya sebagai Lurah hanya bertandatangan saja.

“Tidak ada kop pemerintah kelurahan di SKT tersebut, karena memang bukan kami yang membuat surat itu,” jelasnya.

Amir Hasan juga mengungkapkan, sebelum menandatangani SKT tersebut, sudah ada proses dari pemerintah tingkat bawah seperti RT, RW dan tokoh masyarakat setempat.

Sehingga, proses administrasi penandatanganan SKT tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

“Kami tidak tahu kalau tanah itu bersertifikat. Nanti pada tahun 2020 saya dipanggil di Polda untuk klarifikasi, saya kaget ternyata tanah ini bersertifikat,” terangnya.

Sat ini, lanjutnya, masih berproses secara hukum di pengadilan dan menunggu hasilnya. Sebagai warga negara, Amir Hasan taat terhadap hukum.

“Yang jelasnya, apa yang kami buat, itu merupakan resiko jabatan dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah kelurahan, dan itu sudah sesuai dengan prosedur,” sebutnya.

Amir Hasan juga mengklarifikasi pemberitaan bahwa dirinya di demo di Kantor Pengadilan Negeri Kendari, saat dirinya menghadiri proses sidang terkait dugaan penyerobotan lahan milik mantan Dandim Kota Kendari, Wilson Siahaan.

“Bukan saya yang didemo kemarin. Tapi di pemberitaan, seakan-akan saya yang didemo, sementara di Pengadilan Negeri itu setiap hari ada demo masalah agraria dari adik-adik mahasiswa,” pungkasnya.

Laporan: Aden

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *