Wajah Pendidikan di Kepulauan Buton

Keterangan Gambar : Ketua PGRI Kabupaten Buton, La Nesa (Foto: IST)

Potretsultra

OPINI – Tujuan  pendidikan nasional  adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, memiliki pengetahuan dan keterampilan,sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kenyataan yang terjadi  adalah tujuan pendidikan nasional masih jauh dari harapan kita karena masih saja terjadi kekerasan, teror, penjarahan, tawuran  ditengah masyarakat, konflik horisontal, krisis ekonomi dan  lainnya, dimana ini merupakan indikasi kegagalan tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut.

Kegagalan pencapaian tujuan pendidikan nasional itu disebabkan oleh penerapan konsep pendidikan yang telah menyimpang dari ruh pendidikan itu sendiri. Idealnya,Pendidikan  tidak saja mencerdaskan kehidupan bangsa,tetapi diarahkan untuk membangun watak bangsa yang mampu memadukan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk suatu perbuatan sehingga peserta didik akan cenderung berbuat baik, berakhlak mulia, mempunyai kemampuan berinovasi, kreatif, produktif, dan mandiri.

Pendidikan nasional tidak akan berarti apa-apa kalau hanya dapat melahirkan orang-orang yang pintar, tetapi egois dan anarkis. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk membangun kesadaran kritis peserta didik tentang berbagai hal, termasuk nilai-nilai moral, hak asasi manusia, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dengan demikian, peserta didik akan menyadari bahwa menyontek, tawuran, dan menganiaya orang lain itu tidak baik.

Nah, bagaimana dengan wajah pendidikan di kepulauan Buton? Bila kita cermati kondisi faktual yang ada, pendidikan di kepulauan Buton  cukup memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari aspek berikut:

  1. Guru; sikap santun dan hormat secara tulus pada guru semakin menipis. padahal, berkat jasa guru kita semua menjadi terpelajar. Sering kita dengar bahwa rumus sosial untuk membangun sebuah bangsa, nomor satu, utamakan pendidikan. Nomor dua, utamakan pendidikan. Nomor tiga, hargai dan muliakan guru.  Di jazirah Buton, guru telah dijadikan komoditas politik oleh kekuasaan terutama menjelang pilkada maupun pilcaleg. Eksistensi guru bukan fokus pada bagaimana meramu pembelajarannya agar menarik dan berkualitas, tetapi lebih diarahkan pada menjaga hubungan baik dengan pimpinannya agar terhindar dari tekanan dan ancaman politik. Martabat dan kewibawaan guru direndahkan  dampak manajemen yang menyimpang dari aturan yang ada. Moralitas kerja, kompetensi, dan profesional guru menjadi pudar akibat  gaya kepemimpinan yang otokratis dan tidak berpihak pada profesi guru.  Penataran/pelatihan, workshop dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas dan  profesionalitas guru bukan menjadi kebutuhan utama. Urusan PAK dan kenaikan pangkat guru kadang terhambat akibat kinerja  birokrasi yang buruk. Ini semua  semakin memperburuk kinerja guru, bahkan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.
  2. Peserta didik; banyak peserta didik kita tidak mampu berkiprah dalam kanca persaingan yang ketat disebabkan oleh minimnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi akibat dukungan sarana prasarana  dan tenaga pengajar yang  sangat terbatas. Rata-rata mereka mempunyai potensi yang unggul, namun tidak dididik dengan baik sehingga prestasi belajarnya rendah dan sulit melanjutkan ke perguruan tinggi.   Iklim pembelajaran yang diciptakan oleh guru di kelas cenderung konvensional dan kaku, peserta didik kurang diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi materi yang disampaikan, sehingga lemah dalam penguasaan  Kemudian, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi orang tua yang lemah mendorong peserta didik untuk apatis memikirkan masa depannya. Peserta didik dikategorikan hebat dan masa depannya akan cerah, manakala perhatian dan kasih sayang orang tuanya besar, sarana belajarnya banyak, dan gurunya berpredikat pendidik bukan pengajar.
  3. Sekolah; di kepulauan Buton telah menjamur pendirian sekolah-sekolah baru tapi miskin guru dan sarana prasarananya. Banyak sekolah yang di negerikan tapi guru PNSnya hanya satu,dua, atau tiga Banyak guru tidak tetap yang diberdayakan dengan honor seadanya. Proses pembelajaran di kelas kurang maksimal disebabkan media pembelajaran yang terbatas. Pengangkatan kepala sekolah didominasi oleh kedekatan dan kepentingan politik  serta tidak didasarkan pada kemampuan managerial dan kompetensi yang dimiliki, pada akhirnya sekolah berubah wujud menjadi lembaga politik bukan lembaga pendidikan yang mendewasakan peserta didik. Ruh pendidikan di sekolah menjadi redup, sehingga yang terjadi  peserta didik kita cenderung akal-akalan, anarkis, narkoba, anti sosial, dan lainnya. Apalah artinya beramai-ramai mendirikan sekolah baru tetapi miskin guru dan sarana prasarana. Kita lebih banyak mengejar kuantitas ketimbang kualitas dari pendidikan itu. Padahal, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari berapa banyak bangunan sekolah yang mewah, tetapi berapa banyak guru menciptakan metode dan strategi pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan media belajar yang ada.

Ada beberapa hal yang menjadi masukan dan patut dibenahi oleh pemerintah daerah bila ingin pendidikan di jazirah kepulauan Buton lebih baik, yaitu:

  1. Jauhkan politik di sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan, sangat keliru jika pengangkatan kepala sekolah berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik bukan kemampuan dan kompetensi managerialnya dalam membangun sistem pendidikan yang baik dan benar disekolah.  Berikan kesempatan dan kebebasan bagi guru disekolah untuk berekspresi dan meramu pembelajarannya agar menarik dan berkualitas. Guru adalah pendidik bukan politisi. Sangat tidak tepat bila hak-hak dan kewajiban guru dipolitisasi karena kepentingan sesaat.
  2. Batasi pendirian sekolah baru. Proyek-proyek besar untuk pendidikan lebih baik digunakan untuk penyediaan sarana belajar dan pemberdayaan profesionalisme guru melalui pelatihan atau workshop ketimbang pendirian sekolah baru yang justru tidak memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan akibat miskin sarana dan pendidik.
  3. Perbanyaklah penyediaan sarana belajar dan pelatihan guru agar pembelajaran berkualitas. HP saja seringkali di cash takut mati, apalagi guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi. Mereka butuh strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Caranya, perbanyak pelatihan atau workshop untuk memantapkan tugas profesionalnya. Kemudian, perlu didirikan perpustakaan di desa-desa atau kelurahan agar penyediaan sarana belajar memadai.

Bila pemerintah daerah di kepulauan Buton mempunyai komitmen ingin memajukan pendidikan, maka perlu  melakukan tiga hal diatas. Kita harus akui bahwa hanya pemimpin yang peduli dengan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan didaerahnya. Kemiskinan, tawuran, konflik horisonal, dan sejenisnya semakin merajalela saat ini karena kualitas sumber daya manusia kita rendah akibat pendidikannya tidak terurus dengan baik.

Penulis: La Nesa ( Ketua PGRI Kabupaten Buton )

Potretsultra Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *