Tokoh Pemuda Busel Angkat Bicara Soal Arusani Rajin Rombak Kabinetnya

Keterangan Gambar : Ketua Kaukus Pemuda Sultra - DKI Jakarta, La Ode Basir

BUTON SELATAN – Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Arusani kini mulai rajin merombak kabinetnya.

Lihat saja, Arusani melakukan dua kali pelantikan per Desember 2019. Bahkan, ada Kadis yang hanya tiga hari menjabat. Kadis tersebut adalah La Hardin yang dilantik sebagai kepala Kesatuan Bangsa dan Politik(Kesbangpol) Busel.

Baru tiga hari menjabat, La Hardin dicopot dan pindah menjadi Kadis Ketahanan Pangan. Nasib La Hardin juga tertimpa sama dengan La Diadi yang dilantik menjadi Kepala Keuangan Busel. Tepat satu minggu menjabat, La Diadi dicopot dan digantikan La Ode Karman.

Memasuki Januari 2020, Arusani lagi-lagi melakukan perombakan kabinet. Dua Kadis yang tercatat baru 3 minggu menjabat kembali dirotasi. Keduanya yakni Sahroni yang menjabat sebagai Kadis Infokom Busel dan Fifianti Nafi yang menjabat sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Busel.

Tokoh Pemuda Busel yang Ketua Kaukus Pemuda Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Basir angkat bicara soal Bupati Busel yang rajin merombak kabinetnya ini. menurutnya, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa dan prerogatif pimpinan. Tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan logis dan obyektif. Namun, Basir mengomentari mutasi yang dilakukan keseringan dalam waktu yang relatif singkat

“Tetapi mutasi yang terlalu sering dengan rentang waktu singkat, sampai seseorang harus duduk di suatu jabatan hanya tiga hari, ini menimbulkan pertanyaan,” ujar Basir kepada Potretsultra.com, Minggu (19/1/2020).

“Maaf, sekedar memberi masukan, hal-hal begini mestinya tidak terjadi,” sambungnya.

Basir menyarankan agar Bupati Busel melakukan pemetaan birokrat dengan mengkaji potensi aparatur sebelum melakukan perombakan kabinetnya. Tugas ini, kata dia, secara teknis bisa dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selanjutnya dari basis data teknis, itu tinggal dieksekusi menjadi kebijakan.

“Harus dipahami, bahwa bupati dan wakil bupati itu jabatan politis, hanya 5 atau 10 tahun. Beda dengan ASN, mereka pengabdiannya sampai pensiun. Maka dari itu tatanan birokrasi harus dijaga, jenjang karir harus diperhatikan secara obyektif,” jelasnya.

Olehnya itu, lanjut Basir, pimpinan daerah yang terpilih secara politis tersebut secara administrasi pemerintahan dan etis wajib menjaga itu. Tugasnya memberi stimulus dan arahan agar kerja cerdas produktif melayani masyarakat.

Kalau dilakukan mutasi jabatan rentang waktu yang sangat singkat itu, Basir menilai hal ini bisa ditafsirkan beberapa hal. Ia menduga minim kemampuan mengkaji potensi dan memetakan, minim kemampuan membina, mengarahkan, memberi contoh, dan dan juga bisa dimaknai mutasi itu sarat berbagai kepentingan politik serta hal subyektif lainnya.

“Pretensi-pretensi tersebut harus dihindari, maka dari itu manajemen birokrasi harus dilakukan dengan baik, benar, mendasarkan pada kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara obyektif,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *