Tagih Janji Soekarno, HMI Baubau Ajak Warga Konsolidasi Serentak Pemekaran Kepton

Keterangan Gambar : Ilustrasi

Potretsultra

BAUBAU – Seperti datang menagih janji, masyarakat Pulau Buton kini mulai ‘berteriak’ untuk dipenuhi pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.

Menurut Anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Abdul Rasyid Syawal bahwa Presiden Soekarno masa itu sempat menjanjikan bahwa eks Kesultanan Buton mendapat perlakuan istimewa sama seperti Aceh dan Yogyakarta.

Saat ini janji perlakuan istimewa itu mulai ditagih. Di hadapan Mendagri Tito Karnavian, Rasyid Syawal mendesak Pemerintah RI agar suara pemekaran Provinsi Kepton juga diakomodir. Kata dia, jika Papua diakomodir karena tuntutan maka haruskah masyarakat Buton Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut rusuh turun ke jalan hanya untuk meneriakkan pemekaran Kepton.

“Yang ingin kami sampaikan dari masyarakat Kepulauan Buton, mestikah kami harus rusuh juga supaya Provinsi Kepulauan Buton itu mekar,” ujar Rasyid Syawal.

Beberapa waktu lalu, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Rapat ini turut dihadiri oleh Sultan Buton dan beberapa tokoh masyarakat Buton

Ketua Umum HMI Cabang Baubau, La Ode Rizki Satria mengatakan, bahwa digelarnya RDPU oleh DPR RI bersama para tokoh Buton itu merupakan angin segar pemekaran Kepton.

“Ini adalah angin segar bagi kita demi terwujudnya pemekaran Kepton,” ujar Rizki, Rabu (18/12/2019).

Dari segi geografis, lanjut Rizki, Kepulauan Buton yang cakupan wilayahnya meliputi wilayah kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara sangatlah pantas untuk memisahkan diri dari induknya. Sebab, ini bisa memudahkan rentang kendali dalam prespektif pelayanan pemerintah provinsi.

“Tak hanya soal geografis, cakupan wilayah untuk menjadi Provinsi baru pun, Kepton telah pantas karena didalamnya terdapat 5 kabupaten dan 1 kota yang seluruhnya merupakan eks kesultanan Buton,” jelasnya.

Potretsultra

Dalam prespektif sejarah, kata Rizki, Buton dahulu adalah sebuah kerajaan berdaulat yang bahkan terdaftar dalam Liga Bangsa-Bangsa. Buton merupakan sebuah negara yang memiliki Undang-Undang sendiri bernama Murtabat Tujuh, memiliki mata uang bernama Kampua dan memiliki sistem pemerintahan yang sudah menerapkan triaspolitical jauh sebelum ada di Perancis.

“Bahkan bahasa dan wilayah pun, Buton memiliki bahasa dan cakupan wilayah yang sudah diatur dalam sistem pembagian wilayah administratif. Selain itu, Kesultanan Buton juga memiliki falsafah hidup, logo negara dan bendera yang bernama longa-longa,” terangnya.

Pria yang akrab dengan sapaan La Gio ini juga menjelaskan, dalam tradisi lisan yang sampai saat ini diyakini oleh masyarakat Buton bahwa, Bung Karno sebagai presiden pertama Indonesia pernah menjanjikan Buton untuk menjadi daerah Istimewah layaknya DIY dan DI NAD jika bergabung dalam bingkai NKRI.

Berangkat dari ulasan diatas, kata La Gio, maka Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Baubau mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Buton untuk bersama-sama melakukan konsolidasi serentak dalam rangka mendiskusikan teknis mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mengambil langkah-langkah percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.

La Gio juga mengajak, untuk mengibarkan duplikat bendera longa-longa sebagai umbul-umbul agar menjadi bukti kepada Pemerintah Indonesia bahwa kita benar-benar merupakan negara berdaulat di masa lalu dan saat ini benar-benar menginginkan pemekaran Kepulauan Buton.

Tak hanya itu, tambah La Gio, warga Kepulauan Buton juga perlu melibatkan diri dalam segala hal yang berkepentingan untuk dukungan pemekaran Provinsi Kepton.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *