PT GKP Klaim Kantongi IPPKH, Jatam Tantang Buka Dokumen ke Publik

Keterangan Gambar : Legal Officer PT GKP Marlion (Kiri) dan Ketua Kampanye Jatam Melky Nahar (Kanan)

Potretsultra

KONKEP – Polemik pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini kian memanas. Antara warga penolak tambang dan perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana (GKP) saling lapor ke aparat kepolisian.

Pada 24 November 2019 lalu, salah satu warga Konkep yang menolak aktivitas pertambangan atas nama Jasmin dijemput paksa oleh Polda Sultra. Penjemputan itu dilakukan karena menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Harry Goldenhardt yang bersangkutan sudah dua kali dilakukan pemanggilan namun tidak memenuhi panggilan. Sehingga sesuai KUHP diterbitkan sprint (surat perintah) membawa (menjemput paksa).

Hal ini membuat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) naik pitam. Divisi Hukum Jatam, Muh Jamil dalam keterangan persnya mendesak Komnas HAM agar segera menghubungi Kapolri dan Kapolda Sultra untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap Jasmin. Apalagi, kata Jamil, legalitas perusahaan tambang beserta Tersus pelabuhan PT GKP diduga tak lengkap dan tak memiliki izin lingkungan.

Pernyataan itu sontak membuat Legal Officer PT GKP, Marlion kembali angkat bicara pada Jumat (29/11/2019). Seperti dikutip dari Sorotsultra.com, Marlion mengaku bahwa PT GKP telah berjalan sesuai koridornya. Menurut dia, lokasi yang menjadi sengketa saat ini telah memiliki legalitas yang sah, meliputi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI, jadi dimana letak kesalahan perusahaan.

Diapun berharap, Komnas HAM Republik Indonesia (RI) untuk lebih jernih melihat persoalan yang terjadi disana, dan tidak hanya mengedepankan masukan dari warga yang katanya dikriminalisasi. Namun harus juga menemui pihak korban penyanderaan, dalam hal ini karyawan PT. GKP agar fair siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Atas komentar Marlion, Jatam juga kembali bersuara. Melalui Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar menegaskan bahwa, penyerobotan yang diduga dilakukan PT GKP itu jelas-jelas tindak pidana yang mestinya diproses oleh Polisi.

“Sudah tidak relevan bicara tindak kekerasan dari warga, sebagaimana tuduhan PT GKP, sebab akar masalahnya pada tindakan penyerobotan yang dilakukan perusahaan itu sendiri,” ujar Melky pada Sabtu (30/11/2019).

“Jadi, logikanya sesederhana itu. Jangan bolak-balik gak jelas,” sambungnya.

Soal klaim lahan-lahan itu bagian dari wilayah IPPKH, lanjut Melky, pertanyaannya sejak kapan penetapan IPPKH itu, bagaimana prosesnya, dimana titik-titik koordinatnya. “Bisa nggak buka dokumen IPPKH itu ke publik?,” tanya Melky.

Kata Melky, PT GKP mesti paham bahwa, lahan-lahan itu telah dikelola lebih dari 30 tahun, dan itu hak milik, juga selalu bayar pajak.

“Jadi, klaim lahan-lahan yang diserobot sebagai bagian dari IPPKH tidak masuk akal, baca UU Pokok Agraria,” tutupnya.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *