Perubahan Perwali Disorot, Begini Penjelasan Ketua Komisi I DPRD Kendari

Keterangan Gambar : Ketua Komisi I DPRD Kendari, Rizki Brilian Pagala. (Foto: Kardin)

KENDARI – Adanya Perubahan Peraturan Wali (Perwali) Kota Kendari Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, bernomor: 903/324/2020 yang mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM Rajab Jinik, ditanggapi oleh Ketua Komisi I, Rizki Brilian Pagala.

Sebelumnya, LM Rajab Jinik menyampaikan, apa yang dilakukan dalam proses penjabaran Perwali tidak pernah termuat dalam pembahasan APBD 2020, yang sudah ditetapkan DPRD melalui Perda APBD 2020.

Belum lagi kata Rajab, Perwali tersebut dengan melakukan pergeseran anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perda APBD 2020.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Rizki Brilian Pagala mengakui, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari masih mengalami defisit akibat tidak seimbangnya penganggaran beberapa tahun belakangan yang berdampak hingga kini dan tengah berusaha untuk diatasi.

Katanya, berdasarkan hasil koordinasi DPRD dengan Pemkot Kendari melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) waktu lalu terkait Perwali tersebut, pihaknya memyakini langkah itu dapat menyelesaikan persoalan defisit

“Kami yakin soal defisit dapat terselesaikan, makanya kami bersepakat untuk menyetujui yang dilanjutkan oleh surat persetujuan melalui Ketua DPRD atas nama lembaga DPRD untuk menyetujui perubahan Penjabaran APBD 2020 itu,” papar Rizki melalui via WhatsApp, Kamis (5/3/2020).

Perubahan Peraturan Wali Kota Kendari Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. (Foto: Kardin)

Soal adanya pernyataan terkait tidak pernah ada pembahasan sebelumnya tentang utang Pemkot sebesar Rp 200 Miliar, kata Rizki, haruslah dirunut kembali ke belakang.

Jelasnya, persoalan utang tersebut telah sering dibahas dan juga beberapa kali sudah dijelaskan oleh Tim TAPD bahwa Pemkot mempunyai sejarah panjang penganggaran di tahun lalu terhadap optimismenya pemerintah terhadap pendapatan yang akhirnya mengambil kebijakan dalam peningkatan penganggaran APBD di tahun tersebut.

“Alhasil di tahun selanjutnya kita dihadiahi defisit kurang lebih Rp 400 Miliar. Setelah itu pemerintah melakukan rasionalisasi sampai di tahun 2019. Program Multi Years pun direschedule dan dikurangi volumenya agar dapat menyelesaikan perlahan angka defisit yang ada,” urainya.

Selanjutnya kata Rizki, di awal Tahun 2019, Pemkot dan DPRD telah menyetujui untuk melakukan peminjaman dalam rangka menyelesaikan lebih awal utang pekerjaan yang harus segera dibayarkan.

Namun katanya, karena tidak terjadi kesesuaian peruntukan peminjaman yang seharusnya untuk pembangunan awal bukan untuk membayarkan pembangunan yang lalu, maka dibatalkan.

“Tetapi karena pekerjaan di 2019 tersebut sudah dijalankan dan telah ditender maka penganggaran harus berlanjut dengan konsekuensi utang bertambah dari sebelumnya,” jelasnya.

Sementara itu, di awal Tahun 2020 ini, para kontraktor menuntut, sampai terjadi rapat kerja antara DPRD dan TAPD. Pada rapat itu kata Rizki, pihaknya meminta Pemkot untuk menyelesaikan seluruh utang terhadap kontraktor.

“Banyaknya alur yang kita lewati akhirnya keluarlah Perwali tentang Perubahan Penjabaran APBD 2020,” katanya.

“Hemat saya Perwali inikan tidak merubah sama sekali total nilai APBD 2020, yang berubah itu adalah penjabarannya, maka sudah sangat jelas bahwa Perwali itu benar adanya dan jelas yaitu untuk menjabarkan APBD, memang seharusnya ditetapkan melalui Perwali, Ini sudah sesuai mekanisme kok,” tambahnya menjelaskan.

Adanya ketakutan beberapa Anggota Dewan soal perubahan porsi anggaran di DPRD serta dinas-dinas bukanlah perubahan program.

“Yang berubah itu rutinnya terkait perjalanan dinas, konsumsi dan sebagainya,” pungkas Rizki.

Laporan: Kardin

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *