JAKARTA – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta, Laode Basir ikut berkomentar perihal penolakan deklarasi hastag 2019 ganti presiden di berbagai daerah.
Menurut Basir, tidak boleh ada yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden. Sama halnya pula tidak boleh ada yang melarang deklarasi #Jokowi2Periode.
“Karena itu merupakan kemerdekan dan hak warga negara untuk menyampaikan sikap dan pendepatnya,” kata Basir melalui telepon selulernya, Selasa (04/09/2018).
BACA JUGA : Sekumpulan Masyarakat di Sultra Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden
Terlebih juga, lanjut Basir, secara hukum dan aturan juga jelas dari pernyataan Bawaslu RI bahwa #2019GantiPresiden juga tidak melangar peraturan Pemilihan Umum (Pemilu).
“Kegiatan aksi deklarasi #2019GantiPresiden, merupakan bagian dari kebebasan berpendapat di masyarakat, yang itu dijamin dan dilindungi konstitusi,” tandasnya.
BACA JUGA : Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak, Ketua Demokrat Sultra Angkat Bicara
Pria asal Buton Selatan Sulawesi Tenggara ini juga menambahkan, alasan acaman keamanan yang dipakai untuk penolakan gerakan #2019gantipresiden hanya sebuah halusinasi dan ketakutan tak berdasar yang cenderung merusak tatanan demokrasi kita. Bahkan kata Basir, justru gerakan hastag 2019 ganti presiden bakal merangsang kritisisme warna negara terhadap pemerintah.
“Sebaliknya gerakan ini justru akan sangat bagus ketika mampu merangsang kritisisme warga negara terhadap pemerintah. Kritisisme sendiri, merupakan ruh dari demokrasi,” tutupnya.
Laporan: Irman
Tinggalkan Balasan