Pemilu 2019: Kedaulatan Milik Rakyat

Cendraman, S.S
Keterangan Gambar : Cendraman, S.S

Potretsultra

OPINI – 14 hari lagi kita akan berkuasa atas hak kita yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang 1945, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak memilih kita akan tersalurkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), disanalah, kedaulatan kita berangkat sebagai rakyat yang berkuasa atas pilihannya, berkuasa atas perspektifnya terhadap jejeran calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden. Disanalah, rakyat menentukan arah demokrasi yang sesungguhnya.

Terkait perlindungan hak pilih, KPU telah melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang bertujuan untuk melindungi hak pilih dan mendorong pemilih bagi yang belum terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui posko-posko GMHP yang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya ini tentunya tidak lain untuk memfasilitasi ‘kuasa’ rakyat pada pesta Demokrasi. Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ikut serta menjaga hak pilih warga negara Indonesia. Bawaslu juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan KPU tentang hak pilih bagi warga negara yang telah tergolong wajib pilih sesuai ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 198, pasal 199 dan peraturan KPU nomor 11 tahun 2018 pasal 3 dan pasal 4.

Pada prinsipnya, Negara melalui Penyelenggara Pemilu (baca: KPU dan Bawaslu) menjamin warganya untuk memberikan hak politiknya pada Rabu 17 April mendatang. Terlepas apa dan siapa yang menjadi pilihan kita bukanlah perkaranya melainkan gagasan besar apa yang hendak mereka (peserta Pemilu) perjuangkan untuk bangsa ini maka disanalah kita memiliki cita-cita yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan, secara prinsipil, para kontestan Pemilu adalah orang-orang yang akan memegang amanah ‘kuasa’ kita (rakyat) yang kita titipkan selama 5 tahun kepada mereka.
Pemilu mesti dimaknai sebagai kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dalam konteks Kebangsaan karena Pemilu melahirkan pemimpin dari rahim suara rakyat. Dalam teori John Locke, kedaulatan ini lahir dari hasil konsensus antara individu dengan negara dimana rakyat memberikan mandatnya kepada pemerintah untuk mengelola Negara sementara pemerintah yang dimaksudnya adalah berasal dari rakyat juga. Artinya, arah negara ini tergantung kita di Tempat Pemungutan Suara nantinya terlepas gagasan politik kita tidak sama melainkan mengutamakan kepentingan bangsa saya kira jauh lebih besar ketimbang mempersoalkan perbedaan yang akan memecah belah.

Potretsultra

Dalam perjalanan pelaksanaan Pemilu, hal yang menurut penulis menjadi persoalan adalah ketika sebagian dari kita memilih untuk tidak memilih alias golongan putih (Golput). Kita sepakat bahwa Golput adalah hak konstitusional dan kita juga sepakat bahwa Golput adalah bentuk ‘kuasa’ simbolik penolakan kita terhadap ketidakadilan dan tindakan para koruptor di negeri yang kita cintai ini namun menyerahkan kekuasaan tanpa suara rakyat akan mempersempit ruang bagi orang baik dalam melangsungkan perjuangan untuk mewujudkan good government (pemerintahan yang baik).

Selain itu, meningkatnya berita yang dibuat-buat alias Hoax menambah keruwetan kita dalam mengambil keputusan diatas surat suara. bagaimana tidak, Hoax diproduksi untuk menggiring wacana publik pada kepentingan politik tergantung user (pengguna) dalam menguasai arus wacana di media. sehingga, perbedaan yang sifatnya kontraproduktif pun dilahirkan sebagai pembanding dalam menentukan salah satu calon.

Ditambah lagi dengan fenomena fanatisme terhadap salah satu calon membuat kita terpecah dalam balutan yang mungkin kita sendiri tidak begitu memahami apa yang sedang kita pertahankan atau kita perjuangkan sebagai tujuan yang ideal sementara kita ketahui bersama bahwa Pemilu adalah perhelatan kontestan demokrasi untuk menduduki jabatan kekuasaan yang sifatnya sementara. Dalam relasi kekuasaan yang dipersepsikan oleh Michel Foucault bahwa perjuangan kita soal politik adalah hasil dari narasi kekuasaan yang mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak.
Kenyataan politik memang pahit tetapi Pemilu tidak meriah tanpa gejolak. Golput, hoax, dan fanatisme adalah jalan berduri yang harus dicegah semaksimal mungkin oleh pemilih kalau perlu menghindarkan diri dari sikap pesimis terhadap ujian yang dihadapi oleh demokrasi sebab kita jualah pembuat dinamika dalam Republik ini.

“Kita tahu, hasil Pemilu tidak akan memuaskan siapa pun. Namun, menyerahkan jalannya roda pemerintahan kepada para penguasa tanpa melalui Pemilu, rasanya amat berjauhan dari sikap hidup sebagai bangsa” kata Gusdur (Presiden Indonesia Ke 4).

Ayo memilih !

Penulis: Cendraman, S.S (Ketua DPK Pasarwajo KNPI Buton)

Potretsultra
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *