KENDARI – Sistem tata kelola Pelabuhan fery di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya yang terjadi di UPT Amolengo – Labuan menuai sorotan keras. Pasalnya, pelayanan yang dirasakan pengguna jasa pelabuhan dinilai belum tertib dan amburadul.
Selain masih banyaknya para mafia calo tiket, pengguna jasa pelabuhan juga masih menduga ada upaya ‘main mata’ oleh petugas dan pengguna jasa lainnya dalam antrian kendaraan.
Hal ini dialami sendiri salah satu pengguna jasa pelabuhan Amolengo – Labuan, Amin Satria pada Minggu (24/2/2019) yang juga sedang mengantri kendaraannya di pelabuhan tersebut. Namun anehnya, Amin Satria yang memiliki nomor antrian ke 64 malah dilewati oleh pengguna lainnya yang bernomor antrian di atas 80-an.
“Waktu itu kan saya ambil nomo antri ke 64, kok pada saat pengangkutan malah yang nomor antrian di atas 80 yang duluan masuk,” ungkap Amin kepada Potretsultra.com, Selasa (26/2/2019).
Padahal, lanjut Amin, dirinya telah mengantri dari Pukul 11.00 Wita pagi. Namun nanti sekitar Pukul 18.00 Wita baru diangkut. Setelah Amin memprotes atas sistem pelayanan yang dialaminya itu, petugas pelabuhan UPTD Amolengo – Labuan itu malah saling melempar kesalahan.
“Pas saya protes ke mereka, malah mereka (petugas pelabuhan, red) saling lempar kesalahan, katanya lagi mereka sudah lakukan sesuai prosedur tadi,” jelasnya.
Amin Satria sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, ini terjadi dalam sistem pelayanan yang katanya transparan, bersih, tertib, teratur dan nyaman. Apalagi ini bertentangan dengan visi Dinas Perhubungan Provinsi Sultra yang dinahkodai oleh Hado Hasina.
“Ini menandakan bahwa masih lemahnya pembinaan SDM di tingkat UPTD dan kurangnya kontrol dari Kepala UPTD yang seharusnya bisa mengatur anak buahnya,” katanya.
Sehingga, lanjut Amin, kejadian ini perlu ditindak lanjuti oleh pihak terkait agar tidak terulang lagi. Karena tentu para pengguna jasa pelabuhan sangat membutuhkan sistem pelayanan yang baik dan teratur. Tambahnya, sistem pelayanan pelabuhan fery di tempat lain sudah menggunakan sistem elektronik, tetapi di UPTD Amolengo-Labuan masih menggunakan sistem manual.
“Dan ini rawan sekali, bisa menjadi lahan atau peluang terjadinya KKN, seperti apa yang sudah terjadi sama saya ini,” imbuhnya.
Laporan: Jubirman
Tinggalkan Balasan