Omnibus Law Dinilai Lemahkan Semangat Otonomi Daerah

Keterangan Gambar : Muhammad Risman Saat Mendiskusikan Omnibus Law Bersama Beberapa Pemuda di Kota Kendari

KENDARI – Pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI), Bahlil Lahadalia soal Omnibus Law mendapat komentar dari salah satu pemuda Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Kabupaten Buton, Muhammad Risman.

Kata Risman, penerapan Omnibus Law untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia dapat mengancam semangat otonomi daerah.
Dalam pandangan Risman, jika Omnibus Law benar-benar dijalankan maka ini dapat melemahkan kewenangan daerah dalam menetapkan regulasi untuk wilayahnya.

“Ini menurut kajian kami dapat mengancam semangat otonomi daerah, yang seharusnya pemerintah pusat memperkuat hak, kewenangan daerah dalam mengelola sendiri berdasarkan kearifan lokal. Tetapi dengan kebijakan Omnibus Law itu dapat melemahkan,” ujar Risman di salah satu Warkop di Kendari saat berdiskusi soal Omnibus Law, Minggu (22/12/2019).

Sehingga Risman meminta agar Pemerintah Pusat melakukan kajian ulang terkait penerapan Omnibus Law ini. Karena ia khawatir UU Omnibus Law tersebut dapat memicu konflik di daerah, seperti investasi di sektor pertambangan.

“Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah pusat kaji kembali karena itu dapat menciptakan konflik diantara masyarakat dimana masyarakat yang menolak kehadiran tambang tidak dapat berbuat banyak ketika pemerintah pusat menghendaki daerah itu sebagai kawasan pertambangan,” jelasnya.

Dapat kita contohkan di Sulawesi Tenggara, tambah Risman, Pulau Wawonii dalam RTRW daerah diusulkan tidak ada ruang untuk wilayah pertambangan. Tetapi rencana pemerintah pusat melalui kewenangan Omnibus law, maka Presiden bisa saja memberlakukan kawasan itu sebagai daerah pertambangan. Sehingga secara otomatis Perda RTRW tanpa tambang tersebut tidak berlaku.

“Inikan satu masalah dalam semangat otonomi daerah. Dimana sebenarnya kewenangan otonomi daerah yang jelas, apakah daerah memiliki hak kewenangan mengelola secara mandiri daerahnya?” tegasnya.

“Sehingga, ini perlu kajian mendalam dan harus kita dudukan bersama,” sambungnya.

“Sebagai pemuda Buton, yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan Sultra melihat perkembangan di Pulau Wawonii sangat memperhatikan maka sekali lagi saya mengajak untuk kita bersama-sama membahas dampak kebijakan itu,” pungkasnya.

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *