Napi Dibebaskan,Pengamat Hukum: Berdampak Stabilitas Keamanan Daerah

Keterangan Gambar : LM Bariun

Potretsultra

KENDARI– Pakar Hukum Tata Negara Dr LM Barium,menegaskan pemerintah pusat membebaskan narapidana baik narkoba maupun pidana umum,ditengah mengurangi risiko tertular wabah Virus Corona (Covid 19) perlu dipertimbangkan secara matang perlu ada tim assesment untuk membuat kategori napi yang layak dibebaskan.

Pengamat mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kebijakan pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat, dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan,termasuk napi koruptor.

Menurut Direktur Pasca Sarjana Unsultra ini
melalui program asimilasi dan integrasi ditengah wabah Covid 19 yang menakutkan dunia ini memang dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat.Karena dampaknya kedepan berkaitan dengan stabilitas keamanan daerah.

“Sebab yang namanya kejahatan tidak bisa kita tebak lansung,apakah mereka (Narapidana red) sudah sadar dengan kejahatan yang dilakukan atau belum.Hal ini terbukti di beberapa provinsi lain di Indonesia,munculnya aksi kejahatan yang dalangnya ternyata adalah narapidana yang bebas dari penjara,”ujar Bariun Rabu (15/4/2020).

Bariun menutur kebijakan pemerintah yang membebaskan narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman ditengah pandemi Covid-19, kurang disepakati.

Pemerintah harusnya sebelum membebaskan narapidan perlu dipertimbangkan secara matang, karena dapat menjadi ketika terjadi kejahatan kembali pada Napi yang dilepas akan berdampak pada pandangan publik yang buruk terhadap buruk penegakan hukum.

“Pembebasan narapidana program asimilasi boleh saja dilakukan sepanjanga ada ketentuan hukum, tapi syaratnya harus difilter atau dipilah dengan baik.

Narapidana yang bebas, harus dinyatakan layak. Layak dari segi perilakunya yang sudah berubah jadi baik berkat pembinaan rohani selama masa hukuman, memiliki keterampilan, dan terpenting nantinya bisa diterima kembali oleh masyarakat.

Selain pertimbangan utama itu, tak boleh dibebaskan begitu saja, meski narapidana tersebut sudah memenuhi syarat bebas masa hukuman, karena resikonya berimbas ke masyarakat nantinya, rawan tindak kejahatan karena bisa saja napi pidana umum yang sudah bebas tersebut mengulang kembali aksi kejahatannya.

Tingginya aksi kejahatan, masyarakatpun akan jadi dilema. Disatu sisi memikirkan semakin ganasnya penyebaran wabah corona, disisi lain khawatir aksi kejahatan karena banyaknya narapidana yang lepas penjara.

“Seharusnya dipilah baik-baik, sudah mendapatkan data base dari pihak lembaga pemasyarakatan dengan klarifikasi pemetaan, track record narapidana itu harus diliat baik-baik apakah narapidana itu bisa bebas atau tidak dan harus dipikirkan kondisi diluar (dilingkungan masyarakat). Adanya intruksi Menteri Hukum dan HAM soal ancaman narapidana bebas yang berulah bakal mendapat sanksi hukum berat, itu tidak diatur dalam undang-undang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan narapidana yang berulah kembali setelah dibebaskan akan dijatuhi pidana baru.Dia mengatakan telah menginstruksikan jajaran Ditjenpas Kemenkumham untuk berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan guna mengoptimalkan pengawasan tersebut.

Sesuai dengan peraturan dan prosedur pemberian asimilasi dan hak integrasi, di tahun 2020 ini telah dipetakan 40.329 warga binaan yang secara berangsur-angsur sudah harus dikeluarkan ditengah pandemi Covid-19.

Laporan:La Ismeid

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *