Tanggapi Polemik Unsultra, LM Bariun: Mari Jaga Marwah Akademik dan Berikan Ruang Proses Hukum Berjalan
KENDARI – Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) belakangan ini terus menjadi sorotan dan perbincangan hangat di publik. Pasalnya,…
Catatan Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Pengamat Hukum LM Bariun
KENDARI – Menjelang akhir tahun dan memasuki tahun baru 2026, penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi ruang…
Kisruh Pelayanan RSUD Baharuddin, BPRS Turun Tangan Desak Pemkab Muna Ambil Tindakan Serius
MUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna mengambil langkah cepat dalam menangani kisruh pelayanan di RSUD dr. Baharuddin.
Nasib Generasi Bangsa di Ujung Tanduk Gegara Narkoba, Ketua Granat Sultra: Harus Gerakan Massal Cegah Narkotika
KENDARI – Peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) kian marak dan kondisinya terus mengkhawatirkan. Pengungkapan…
Polemik Lahan Tapak Kuda Memanas, Pengamat LM Bariun Minta Pemkot Kendari Segera Turun Tangan
KENDARI – Polemik sengketa lahan tapak kuda seluas 25 hektare di Kota Kendari terus bergulir dan memicu kekhawatiran publik…
BPRS Sultra Kunjungi RSUD Konkep: Dorong Tingkatkan Status Menuju BLUD
KONAWE KEPULAUAN – Ketua Umum Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. LM Bariun, SH,…
LM Bariun Apresiasi Wabup Konkep Terpilih sebagai Ketua Kwarcab Pramuka
KONAWE KEPULAUAN – Terpilihnya secara aklamasi Wakil Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Muhammad Farid sebagai Ketua Kwartir Cabang…
Rakornas PHD 2025, ADHI Sultra Menilai Efektif Jadi Acuan Instrumen Hukum Secara Nasional
KENDARI – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) bakal digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)…
Pengamat Hukum Tata Negara LM Bariun Nilai Koperasi Merah Putih Perlu Perkuat Kualitas SDM
KENDARI – Formasi terbentuknya Koperasi Merah Putih di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat respon Pengamat Hukum Tata Negara,…
MK Pisah Pemilu Nasional dan Lokal, Pengamat Tata Negara Sultra Dr LM Bariun Nilai Demokrasi Bisa Tertata
KENDARI – Mahkamah Konstitusi (MK) sepakat memutuskan pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah tahun 2029.
