Jokowi Didesak Segera Mekarkan Kepton

Keterangan Gambar : Presiden Joko widodo dan Wapres Maruf Amin Sedang Melihat Foto Oputa Yi Koo

Potretsultra

BUTON – Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, Muhammad Risman mengatakan semangat pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Hal ini kata Risman, karena permintaan dan harapan masyarakat daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) hanya menginginkan secepatnya otonom provinsi Kepton dapat terbentuk.

“Kami meminta perhatian serius kepada Presiden Jokowi untuk wujudkan pembentukan daerah otonom provinsi Kepton karena sudah sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Risman, Rabu (1/1/2020).

“Pak Presiden Jokowi harus merespon cepat usulan pembentukan daerah otonom provinsi Kepton,” sambungnya.

Risman juga menerangkan, bila ditinjau dari perjalanan pejuangan daerah otonom provinsi yang berawal dari nama Buton kemudian Buton Raya dan sekarang Kepulaun Buton yang dideklarasikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Sultra ke-51 di Kolaka Timur tahun 2015 lalu.

Penamaan ini, lanjut Risman, sudah dibahas berulang-ulang kali bahkan masuk dalam usulan untuk dimekarkan pada akhir masa pemerintahan SBY-Boediono. Namun terkendala cakupan wilayah sebagai persyaratan dokumen.

“Sudah diikuti sesuai aturan, semua para pengambil kebijakan di daerah sampai perwakilan di pusat sudah berusaha sampai merubah soal penamaan daerah beberapa kali semua untuk memudahkan dan bisa diharapkan terbaik untuk perjuangan pembentukan daerah,” terangnya.

Kini, kata Risman, harapan berada di masa pemerintahan Jokowi-Ma’aruf daerah otonom provinsi Kepton dapat terbentuk. Apalagi didukung dengan Ali Mazi, Gubernur Sultra sehingga dipastikan sekarang seluruh administrasi sebagai persyaratan dokumen Kepton terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kepton ini tinggal menunggu kesiapan pemerintah membentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan kemudian diketok palu saja di DPR-RI, langsung sah menjadi persiapan daerah otonom provinsi,” katanya.

Daripada nanti, tambah Risman, jika negara tidak mengakomodir Provinsi Kepton maka masyarakat di daerah akan meminta status daerah Istimewa seperti Nanggroe Aceh Darussalam. Karena daerah Buton sebelum Indonesia merdeka merupakan satu negara dalam bentuk kesultanan yang diakui dunia internasional.

Tetapi karena perjanjian antara Presiden Soekarno dengan Sultan Buton ke-38 Laode Muhammad Falihi sehingga saat itu menyerahkan wilayah Kesultanan Buton masuk menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan sampai itu diungkit di hadapan pemerintah pusat dan yang diperjuangkan bukan lagi provinsi tetapi daerah istimewa sesuai kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Sultan Buton saat itu,” tutupnya.

Laporan: Jubirman

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *