OPINI – Secara umum PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah belum didaftarkan.
Melalui program PTSL, Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Ini merupakan metode inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan sebagaimana Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.
Lebih lanjut, PTSL populer dengan istilah sertipikasi tanah merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat (baca: Kominfo.go.id).
Membahas kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, khususnya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan dengan baik.
Bahkan menimbulkan permasalahan serta turut melibatkan oknum pejabat pertanahan.
Sebut saja, tanah dimohonkan oleh Lurah Labalawa Al Athur Joerahman kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau diatas tanah -+900.000 M² terletak di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Baubau.
Dalam permohonan Al Ath Thuur Joerahman, terdapat 40 bidang tanah berada di wilayah kerjanya akan disertipikatkan oleh BPN Baubau.
Sehingga proses lebih dipercepat meskipun alas hak diduga “DITABRAK” karena mengejar target BPN Kota Baubau dari total 7000 bidang tanah akan disertipikatkan tahun 2024.
Sementara lembaga adat kesultanan Buton menyatakan 40 tanah tersebut diakui merupakan bagian tanah Turakia (hak turun-temurun) dari ahli waris salah satunya H. Syarif Sadji, dkk.
Kronologis singkat, permasalahan tanah dimaksud terjadi ketika sdr. Iklas Lasul Amal mewakili keluarga ahli waris H. Syarif Sadji mendatangi kantor BPN Kota Baubau.
Perihal membawa surat keberatan atas daftar 40 bidang tanah dimohonkan Al Ath Thuur Joerahman melalui PTSL/Prona di BPN Kota Baubau tertanggal 5 April 2024.
Permasalahan menjadi lebar setelah pengakuan Lurah Labalawa, Al Ath Thuur Joerahman tidak merasa memohon 40 bidang tanah didaftarkan melalui PTSL diumumkan oleh BPN Kota Baubau tertanggal 2 April 2024 (baca: berita potretsultra.com dan faktasultra.com).
Lalu Siapa Pemohon?
Jika benar pemohon adalah oknum pejabat maupun dari internal pegawai pertanahan “diduga menjadi mafia tanah”, maka pelaku dapat dikenakan pidana pemalsuan dokumen sebagaimana pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
Kedudukan Objek Tanah Sengketa
Berdasarkan putusan peradilan sebagai penggugat H. Syarif Sadji, dkk melawan pihak tergugat yang mengklaim tanah Turakia milik ahli waris diatas.
Pertama, pada Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 22/Pdt.g/2016/PN.Bau memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama. Putusan, dimenangkan H. Syarif Sadji, dkk sebagai penggugat.
Kedua, putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor : 53/PDT/2017/PT SULTRA memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding juga dimenangkan H. Syarif Sadji, dkk.
Kemudian, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Nomor putusan: 440 K/Pdt/2018 memeriksa perkara-perkara pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara dan putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimenangkan H. Syarif Sadji, dkk.
Menurutnya, putusan kasasi di Mahkamah Agung telah dikaburkan oleh tergugat (pihak lain) dari kesaksian atas nama La Fidi M (dibawa sumpah) dalam persidangan.
Pada Pengadilan Negeri Baubau atas nama La Fidi M menyebut bahwa “Tanah miliknya masih berada diluar tanah sengketa”.
Nanti pada tingkat kasasi yang diajukan tergugat di Mahkamah Agung, melalui pengacara tergugat; La Fidi M (tidak dibawa sumpah) bersaksi secara umum dalam pengertian bahwa “Tanah miliknya berada di dalam sengketa”.
Sementara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor : 387/PK/Pdt/2020 yang dimohonkan keluarga ahli waris H. Syarif Sadji melawan pihak lain tetap memperkuat putusan kasasi.
Menurut ahli waris, dalam putusan kasasi dan banding di Mahkamah Agung. Pihak lain tidak melampirkan kesaksian dari La Fidi M pada putusan Pengadilan Negeri Baubau tahun 2017.
Sehingga putusannya dianggap NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). Putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat form.
Oknum Pejabat Pertanahan Terlibat Mafia Tanah (Sumber Berita)
Kembali pada pembahasan awal, tanah bersengketa diatas lahan warisan keluarga H. Syarif Sadji, di Kelurahan Waborobo-Labalawa Kecamatan Betoambari, Baubau.
Tiba-tiba dari sebagian tanah warisan seluas -+900.000 M² dimohonkan 40 bidang tanah oleh Lurah Labalawa, Al Art Thuur Joerahman kepada BPN Kota Baubau melalui PTSL/Prona Tahun 2024.
Menurutnya, ia merasa keberatan namanya dicantumkan sebagai pemohon. Bahkan Lurah Labalawa itu tak mengetahui lokasi 40 bidang tanah yang dimohonkan.
“Pertama, tanah ini saya tidak tau lokasinya dimana. Kedua, tanah 40 bidang ini tanah yang saya tidak tau, tanah dimana,” ujar Lurah Labalawa dikutip sambungan telepon WhatsApp kepada media, Jumat (19/4/2024).
Lanjut, ia menjelaskan selain tidak diketahui lokasi, Al Ath Thuur juga belum melihat kelengkapan berkas dokumen atas tanah yang dimohonkan dirinya melalui PTSL/Prona kepada BPN Kota Baubau.
“Kemudian saya tidak pernah lihat sertifikatnya, kemudian redaksi timbul 1988 (Keputusan Lurah Waborobo No. 01/SK/1988, red), dan suratnya tidak sampai kesini,” lanjut Al Ath Thuur.
Keputusan Lurah Waborobo mendasari pelaksanaan proyek pemanfaatan/pelestarian lahan untuk satu tahun anggaran 1988/1989. Pelaksanaan proyek tersebut hingga kini tidak berkelanjutan.
Kendati demikian, Al Ath Thuur mengetahui 40 bidang tanah yang dimohonkan merupakan milik oknum pejabat BPN Kota Baubau inisial SW.
“Dan sepengetahuan saya di program PTSL tahun 2024 ini, 40 bidang yang dimohonkan ini seluruh tanahnya pak SW,” ungkap dia.
“Dari 40 bidang itu, salah satunya saya tetapi yang bermohon bukan saya tetapi yang bermohon pak SW,” sambungnya.
Disisi lain, Lurah Labalawa menjelaskan 40 bidang tanah dimohonkan mestinya tidak terpisah.
Bahwa tanah, sambung Al Ath Thuur, merupakan satu bagian hamparan yang sama.
“Sehingga saya (merasa) aneh, tadi bapak sebut 10 bidang. Ah, berarti 40 bidang tanah ini pisah-pisah, sedangkan 40 (bidang tanah) PTSL yang dimohonkan pak SW langsung bukan atas nama saya pak, itu satu hamparan tanah yang sama,” jelas Lurah Labawala.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan 40 bidang tanah sudah memiliki sertifikat namun sudah dilepas langsung atas nama pemiliknya pensiunan pegawai BPN Kota Baubau, La Ariki.
“Yang dibeli orang BPN juga atas nama pak SW dan untuk sertifikat pelepasanya saya belum pernah lihat bahkan 40 bidang tanah itu tidak pernah saya buatkan alas hak,” terang Al Ath Thuur.
Sebab pendaftaran PTSL/Prona, lanjutnya, harus sesuai prosedur pemberkasan pendaftaran permohonan harus dilengkapi berkas sesuai ketentuan peraturan.
“Nah, kalau mau dibilang berkas prosedur seperti apa, pertama alas hak dan disitu alas haknya tidak ada, tidak pernah saya tandatangani dan yang kedua harus ada bukti pajak PBB terbaru dan ketiga, tanah yang mau didaftarkan di PTSL itu adalah tanah disertifikatkan untuk pertama kali,” kata dia.
Sehingga Al Ath Thuur merasa keberatan ketika mengetahui dirinya pemohon dari 40 bidang tanah didaftarkan melalui PTSL/ Prona dilaksanakan BPN Kota Baubau.
“Jadi 40 bidang tanah itu, selurunya tanah pak SW. Nah dari 40 bidang itu dikasih nama saya salah satunya, itu betul-betul saya keberatan karena jujur saja pihak pertanahan tidak mengkonfirmasi kepada saya bahkan pun saya tidak pernah buat alas haknya program PTSL itu,” tutup dia.
Dari catatan masalah diatas, diminta kepada Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atas bertindak tegas Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung pada sengketa lahan dimaksud.
Serta diminta untuk membatalkan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena prosesnya inprosedural pada 40 bidang tanah dalam proses sengketa di BPN Kota Baubau.
Agar tidak menjadi permasalahan terus berkelanjutan.
Penulis : M. Risman Amin Boti (Jurnalis potretsultra.com)
Tinggalkan Balasan