JAKARTA – Sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana (GKP) membuat Forum Mahasiswa pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambangi tiga institusi sekaligus, Senin (5/8/2019) kemarin.
3 Institusi tersebut masing-masing, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan MABES POLRI. Hal tersebut disampaikan Koordinator Presidium FORSEMESTA Sultra, Muhamad Ikram Pelesa dalam rilisnya.
Dia mengatakan bahwa kehadiran mereka pada 3 institusi tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa tidak ada pemakluman atas sejumlah dugaan pelanggaran pada kegiatan pertambangan PT Gema Kreasi Perdana yang dinilai menyalahi aturan
“Hari ini kami bertandang di Kementerian ESDM RI, Kementerian Kelautan – Perikanan dan MABES POLRI sebagai bentuk penegasan bahwa tidak ada pemakluman atas sejumlah pelanggaran pada kegiatan pertambangan PT. Gema Kreasi Perdana yang menyalahi aturan”, tegasnya.
Sementara Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI, Akmal mengatakan bahwa pulau dengan luasan dibawah 2000 Km2 harus bebas dari kegiatan pertambangan ataupun eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Dirinya mengatakan akan segera menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri ESDM RI untuk ditindaklanjuti
“Jika luasan daerah tersebut berada di bawah 2000 Km2 maka tidak boleh ada aktivitas pertambangan maupun kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Tentu, persoalan ini akan segera kami sampaikan kepada Pak mmenteri. Jika terbukti bermasalah maka akan kami tindak tegas”, katanya.
Suasana Aksi Forsemesta Sultra Soal Pertambangan Konkep (Foto: IST)
Setelah itu, massa aksi Forsemesta melanjutkan aksi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun tak sempat melakukan audiensi dengan pihak kementerian kemudian masa aksi pun langsung bertandang ke kantor MABES POLRI.
Dra. Olga Sekeon, Kasubag Yanduan Bag Anev Ro PID Mabes Polri saat menerima aduan massa aksi mengatakan bahwa laporan yang disampaikan pihak Forsemesta Sultra akan segera diteruskan ke Bareskrim Mabes Polri guna dilakukan penyelidikan. Adapun tanda terima laporan mereka adalah dengn nomor : 25/VIII/2019/BAG ANEV.
“aporan mereka akan segera diteruskan ke Bareskrim Mabes Polri guna dilakukan penyelidikan,” ujarnya.
Sementara itu Ikram menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengawal persoalan tersebut sampai selesai. Ia juga menyampaikan pihaknya akan mempresure persoalan tersebut di Kementerian Perhubungan ditjend Hubungan laut, KOMNAS HAM dan KPK RI.
“Kami akan tetap mengawal persoalan ini sampai selesai, aksi berikutnya akan kami presure di Kementerian Perhubungan ditjend Hubungan laut, KOMNAS HAM dan KPK RI,” tegas Mahasiswa Pascasarjana Manajemen CSR Universitas Trisaksi ini.
Laporan: Redaksi
Tinggalkan Balasan