KENDARI – Ribuan masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) terketuk hati turun ke jalan bergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) untuk menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (14/3/2019).
Aksi ini merupakan aksi jilid dua yang digelar oleh FRSBW untuk mendesak Gubernur Sultra, Ali Mazi agar mencabut 15 IUP yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Menurut Jenderal Lapangan aksi Mando Maskuri, aksi pencabutan IUP tambang Konkep ini telah berkali-kali digelar oleh masyarakat Wawonii untuk mengusir aktivitas pertambangan di Bumi Kelapa itu.
“Kami sudah berkali-kali turun, dan ini merupakan pergerakan yang terbesar dengan mendatangkan massa yang sangat besar,” ujar Mando.
Lanjut Mando, IUP pertambangan di Konkep telah memasuki di 6 Kecamatan yang ada. Keenam kecamatan itu yakni, Wawoni Barat, Wawoni Tengah, Wawoni Selatan, Wawoni Timur, Wawoni Utara, dan Wawoni Tenggara.
“Total lahan luas izin IUP seluas 23.373 hektar atau 32.08 persen dari total luas daratan Kepulauan Wawonii 73.992 hektar,” jelasnya.
Mando juga menjelaskan, dalam aksi yang digelarnya kali ini pihaknya menutut Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi untuk mencabut 15 Izin Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Bukan hanya itu, Gubernur Sultra juga harus mengeluarkan surat pelanggaran penerbitan IUP.
“Pokoknya tuntutan kami jelas, yaitu cabut IUP,” teriak Mando.
Selain itu, Mando juga mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara dan wakil Gubernur Sultra untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan yang saat ini sedang beroperasi di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara, Konkep.
“Gubernur Sultra harus membuat surat larangan kepada PT Gema Kreasi Perdana, untuk tidak lagi beraktivitas dan menarik seluruh peralatan atau fasilitas perusahaan yang ada di Pulau Wawonii,” desaknya.
Dalam pantauan Potretsultra.com, setelah berorasi di depan kantor Gubernur Sultra, massa aksi dari FRSBW ternyata tak ditemui oleh orang nomor satu di Sultra, Ali Mazi. Hanya Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas yang terlihat turun menemui para demosntran. Bahkan orang nomor dua di Sultra itu siap merelakan kepalanya untuk dipotong jika IUP di Konkep belum tercabut.
“Tidak usah ragu, saya siap pertaruhkan jabatan saya bersama Kepala Biro Hukum dan Kadis ESDM. Kalau tidak benar IUP dicabut, potong leher kita,” ucap Lukman saat menemui massa aksi.
Lukman Abunawas mengaku Konkep tak layak ditambang dan masih bisa sejahtera dengan potensi-potensi alam lain yang bisa dikembangkan, baik di sektor perkebunan maupun perikanan.
“IUP bukan satu-satunya mata pencaharian dan menjanjikan kesejateraan masyarakat,” tegas Lukman.
Laporan: Muhammad Rusmin
Editor: Jubirman
Tinggalkan Balasan