JAKARTA – Mantan Koordinator Juru Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, berbicara soal rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi). Dahnil menyarankan agar rekonsiliasi tersebut dimanfaatkan untuk membawa pulang Habib Rizieq Syihab ke Indonesia.
“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia,” tulis Dahnil dalam akun Twitternya, Jumat (5/7/2019).
Selain itu, menurut dia, rekonsiliasi harus dimanfaatkan untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi.
“Stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, stop narasi-narasi stigmatisasi radikalis dan lain-lain,” lanjutnya.
Menanggapi hal itu, praktisi hukum Muhammad Zakir Rasyidin angkat bicara.
“Saya Berharap Danhil Azhar tidak memberikan doktrin sesat dalam hal rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi,” tegas Zakir dalam siaran persnya, Jumat (5/7/2019).
“Sebab tidak ada satu pun yang bisa mengintervensi hukum di republik Ini, apalagi intervensi tersebut dituangkan dalam nota yang dinamakan Rekonsiliasi, Ini kan jelas mencederai prinsip negara hukum, sehingga ajakan rekonsiliasi hukum terhadap kasus Rizieq Shihab mustahil akan pernah terjadi,” ujarnya.
Karena perkara Rizieq Shihab, kata Zakir, sudah mendapat pengawasan dari seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dunia Internasional pun memantau kasus yang bersangkutan. “Nah bagaimana jadinya ketika dia dibebaskan karena mahar rekonsiliasi,” katanya.
Oleh karenanya, lanjut Zakir, jika pun hal tersebut disepakati dan dilaksanakan, tentu kejadian ini akan dicatat oleh sejarah dan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara soal pernyataan Dahnil. Moeldoko mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara. Bukan perseorangan.
“Kita bicaranya sekali lagi bicara negara, sepanjang itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, national interest harus berpikir lebih panjang, jangan terjebak pemikiran pragmatis nanti menjadi mengganggu sistem negara ini,” kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat, (5/7/2019).
Moeldoko juga sebelumnya menilai rekonsiliasi tak lagi menjadi agenda prioritas Jokowi. Meski mendukung rekonsiliasi, dia khawatir langkah tersebut justru dijadikan ajang untuk menegosiasikan kepentingan kelompok tertentu.
“Saya khawatir rekonsiliasi hanya membahas negosiasi hanya kepentingan kelompok tertentu. Kita ini negara loh memikirkan negara, jangan kita terjebak antara satu elite ke elite jangan terjebak satu kelompok ke kelompok,” ujarnya.
Laporan: Jubirman
Tinggalkan Balasan