Warga Konkep Digoda CSR Tambang, DPRD: Jangan Terpengaruh, Itu Propaganda

Wakil Ketua DPRD Konkep, Jaswan (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Konkep, Jaswan (Foto: IST)

KONKEP – Meski Izin Usaha Pertrambangan (IUP) miliknya sudah dibekukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, namun aktivitas PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Roko-Roko Raya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus ‘menggoda’ warga sekitar.

Beberapa godaan yang dilakukan oleh PT GKP yaitu menyediakan pelayanan kesehatan, membangun listrik desa, membangun jaringan telekomunikasi dan berbagai kegiatan lainnya yang telah tertuang dalam Coorperate Social Responsibility (CSR). Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT GKP, Bambang Murtiyodo saat berdialog dengan tim monitoring utusan Gubernur Sultra dengan didampingi Bupati Konkep di Roko-Roko Raya.

Bahkan hingga kini, kata bambang, pihaknya mengaku telah berhasil menyerap 4 ratusan tenaga kerja. Dia juga mengakui bahwa sebelumnya sejak setahun ini dalam bersosialisasi berhadapan dengan banyaknya penolakan dari warga Wawonii, namun kini katanya hanya sekian saja yang menolak.

“Kami hadir dengan komitmen membawa kesejahteraan rakyat melalui banyak kegiatan yang sudah tertuang dalam CSR,” jelas Bambang pada Kamis (20/6/2019) kemarin.

Komentar Direkutur PT GKP saat berdialog tersebut mendapat kritikan dari Wakil Ketua DPRD Konkep, Jaswan. Kata dia, pernyataan pengusaha tambang itu hanyalah bagian dari upaya untuk meyakinkan tim monitoring utusan Gubernur Sultra yang turun ke lapangan saat itu.

“Pernyataan PT GKP saat berdialog dengan tim monitoring utusan Gubernur itu hanyalah salah satu upaya untuk meyakinkan tim monitong,” kata Jaswan saat dihubungi via selulernya, Jumat (21/6/2019).

Menurut Jaswan, dalam kenyataannya di lapangan hampir seluruh warga Konkep menolak adanya aktivitas pertambangan yang ada di Roko-Roko Raya Kecamatan Wawonii Tenggara.

Soal komitmen PT GKP melalui dana CSR nya itu, Jaswan menganggap hal tersebut hanyalah sebuah propaganda yang dimainkan oleh pihak perusahaan untuk menarik simpatik dan mendapatkan kepercayaan dari warga sekitar. “Termasuk penyediaan fasilitas lampu, pelayanan kesehatan, dan pelatihan komputer, itu semua propaganda untuk mendapat kepercayaan dari Tim Monitoring,” tandasnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga meminta Bupati Konkep, Amrullah agar tegas dalam mengambil sikap. Karena menurutnya, meski wewenang izin tambang itu berada di ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra namun sikap tegas dari Bupati sebagai orang nomor satu di daerah harus terlihat.

“Walau izin itu adanya di Pemprov tapi Bupati Konkep juga harus ada sikap tegas,” katanya.

Selain itu, Jaswan juga mengingatkan bahwa kejadian banjir yang mengepung beberapa wilayah di Sultra belakangan ini akibat aktivitas pertambangan. Tidak menutup kemungkinan, lanjut Jaswan, itu akan terjadi pula di Konkep jika tambang diberikan ruang untuk beraktivitas mengeruk kekayaan alam Pulau Wawonii.

“Tidak menutup kemungkinan masalah banjir itu juga akan menimpa daerah yang kita cintai Wawonii ketika tambang itu beroperasi, maka dari itu kami meminta kepada seluruh masyarkat Wawonii terutama masyarakat Roko-Roko Raya jangan terpengaruh dengan iming-iming dari tambang yang hanya akan menyenangkan sesaat nanti akan menderita selamanya,” terangnya.

“Jadikan lah banjir yang terjadi di Konut dan Konawe sebagai contoh agar kita bisa terhindar dari bencana banjir bandang yang akan datang,” tutupnya.

Laporan: Jubirman

2 Comments

  1. Rico sepliman saputra Reply

    Wakil ketua dprd nya sudah pernah turun langsung di desa tersebut
    Masa seorang anggota dewan memihak di 1 kubuh sj
    Berarti dia wakil rakyat setengah kubuh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *