Honorer ‘Siluman’ Diduga Berkeliaran di Konkep, Begini Tanggapan Ombudsman

Keterangan Gambar : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo (Foto: IST)

KONKEP – Isu berkeliarannya honorer ‘siluman’ di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kini mendapat komentar dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo mengatakan, pihaknya perlu mengecek maksud dari honorer yang disebut siluman itu. “Konotasi siluman itu mungkin kita perlu diskusikan, apakah honorer itu diangkat tapi tidak ada orangnya atau tidak bekerja di tempat itu,” ujar Mastri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/6/2019).

Lanjut Mastri, kalau tenaga honor diangkat dan dia tidak bekerja berarti dia lalai dalam menjalankan tugas. Begitu pun juga jika honorer tersebut tidak melakukan pekerjaannya secara full maka perlu dicek secara teknis di Surat Keputusan (SK) yang diberikan tugas apa yang harus dilakukannya.

“Nah kalau misalkan honorer itu dia ada tapi dia tidak bekerja full maka perlu cek apa tugas dia, lebih teknis kita lihat di SK itu apa tugas dia,” katanya.

Menurut Mastri Susilo, para honorer yang telah diberikan SK seharusnya mendapat monitoring dari pimpinan di atasnya, seperti kepala dinas atau bupati. “Bagaimana monitoringnya, ya kita lihat di absensi apakah dia ikut absen atau tidak,” tandasnya.

Lebih lanjut, Mastri Susilo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) harus melakukan evaluasi secara periodik terhadap pegawai honorer yang telah diangkatnya. Hal ini agar tidak muncul istilah yang disebut sebagai honorer siluman itu. Selain itu, para honorer juga jika telah mendapatkan haknya dari uang negara maka harus menjalankan tugasnya sesuai dalam SK yang diterbitkan.

“Karena kalau dia diangkat dan mendapatkan hak dari uang negara, maka dia berkewajiban melakukan tugas sesuai yang ada di SK,” terangnya.

Selain itu, Mastri Susilo juga menyarankan jika jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu dianggap masih kurang dalam memberikan pelayanan publik maka disarankan mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan mengacu pada peraturan yang mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Karena tahun lalu itu kan pemerintah pusat sudah membuka ruang untuk mulai mengangkat P3K diluar ASN, tapi hampir semua kabupaten kota di Sultra tidak merespon untuk melakukan pengangkatan. Karena ini memang beban anggaran juga,” jelasnya.

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *