Verfak Calon Perseorangan, KPU Sultra Minta PPS Tetap Berkoordinasi dengan Tim Paslon

Keterangan Gambar : Ilustrasi

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Dalam menjalankan Verifikasi Faktual (Verfak), Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir meminta para penyelanggara tingkat PPS tetap berkoordinasi dengan tim penghubung Pasangan Calon (Paslon) Halim – Untung.

Ketua KPU yang juga akrab disapa Bang Ojo ini menyampaikan beberapa hal kepada petugas PPS di Konkep. Diantaranya yakni, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, ia meminta agar PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain pada tempat yang telah ditentukan.

“Caranya, atur waktu kehadiran pendukung, paling banyak 5 (lima) orang pendukung dalam 1 (satu) waktu dan menghindari terjadinya kerumunan pendukung. Prinsipnya, lakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Nah, jika calon tidak tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir. Sementara bila pendukung tidak hadir, PPS memberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan

Ketua KPU Sultra ini menambahkan, jika pendukung tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS, atau pendukung terpapar Corona, bakal calon atau timnya memfasilitasi pendukung untuk memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan bakal pasangan calon dan/ atau tim penghubung.

Verifikasi faktual dengan menggunakan teknologi informasi dilakukan secara daring (online) dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara luar jaringan (offline).

Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk diketahui, bakal calon perseorangan di Konkep harus memenuhi syarat dukungan 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni 25.268. Artinya, harus mengantongi sedikitnya 2.527 KTP dukungan untuk berlaga di Pilkada.

Laporan: Jubirman

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *