Turunkan Angka Stunting di Sultra, Dompet Dhuafa Gandeng BKKBN dengan Program BUN

Keterangan Gambar : Tim Dompet Dhuafa Bersama Kepala BKKBN Sultra Beserta Jajarannya (Foto: IST)

Potretsultra

KENDARI – Dompet Dhuafa Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama tim Layanan Kesehatan Cuma Cuma (LKC)mendatangi Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra, Senin (1/8/2022) Kemarin.

Kunjungan ini merupakan kali kedua untuk Koordinasi Program Kesehatan BUN (Bidan Untuk Negeri) dari Dompet Dhuafa yang rencana disalurkan di Sulawesi Tenggara pada salah satu wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.

Asdin Selaku Koordinator Program BUN dari Dompet Dhuafa menuturkan, kegiatan ini merupakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat khususnya Nakes, untuk memberikan layanan kesehatan cuma-cuma demi menurunkan angka stunting, sejak remaja, pra nikah, masa kehamilan dan pasca kelahiran – 1000 Hari Kehidupan.

Manajer Fundraising dan Kemitraan Dompet Dhuafa Sultra, Hasmin Roy mengatakan bahwa program penanganan stunting merupakan agenda dan rencana kerja Dompet Dhuafa Sultra yang telah disusun dalam upaya partisipasi percepatan penurunan stunting di wilayah Sultra melalui intervensi sensitif dan spesifik.

“Koordinasi ini merupakan langkah awal perwujudan kepedulian Dompet Dhuafa terhadap kasus stunting khususnya di wilayah Sultra. Melalui koordinasi bersama jajaran pimpinan BKKBN Sultra, langkah strategis percepatan penurunan stunting dapat segera kami realisasikan,” katanya.

Sementara itu Kepala BKKBN Sultra, Asmar menyambut baik kedatangan Dompet Dhuafa Sultra.

“Kami mengapresiasi dengan adanya rencana program dari Dompet Dhuafa, kami berharap program tersebut nantinya dapat membantu menekan laju stunting di wilayah Sultra,” ucap Asmar.

Ia berharap, dengan kolaborasi bersama Dompet Dhuafa, diharapkan dapat efektif dalam perencanaan dan pengembangan program kedepannya.

Asmar menyebutkan, Kabupaten Buton Selatan menjadi lokus pendampingan karena merupakan wilayah dengan stunting tinggi di Sultra yakni 45,2 persen, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten dalam pelaksanaan program.

Laporan: Omen

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.