Ratusan Perangkat Desa di Konkep Laporkan Kadesnya ke Inspektorat

Keterangan Gambar : PPDI Saat Melaporkan Sejumlah Kades ke Inspektorat Konkep (Foto: IST)

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) nampaknya tak main-main dengan ‘warning’ yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Pnj Inspektorat Konkep, Muhtaruddin menegaskan agar para Kades membagikan honor perangkat mengacu pada Surat Edaran (SE) Bupati Konkep nomor 140/7/2022 tertanggal 26 Januari 2022 perihal Penundaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, disebutkan Kepala Desa dilarang memberhentikan Perangkat Desa tanpa mempedomani syarat dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang jelas, Bupati Konkep sudah keluarkan Surat Edarannya tanggal 26 Januari 2022, disebutkan hanya SK 2021 yang diakui sampai saat ini, kalau soal mekanisme pembayaran Siltap Perangkat Desa,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Kini ratusan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Konawe Kepulauan (PPDI Konkep) memadati Kantor Inspektorat Konkep, Senin (1/8/2022). Mereka melaporkan sejumlah Kepala Desa (Kades) atas dugaan Penyalahgunaan Jabatan. Karena dinilai telah melakukan pemberhentian sepihak Perangkat Desa yang dianggap tidak sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat menerima laporan resmi masyarakat, Muhtaruddin Pamana selaku Pnj. Inspektorat Konkep menyampaikan akan segera menindaklanjuti aduan masyarakat dalam waktu dekat ini.

“Insyaallah minggu depan tanggal 07-08-2022, Irban Khusus dan Investigasi akan segera turun lakukan pemeriksaan ke desa-desa dari 18 desa yang bermasalah,” ujarnya.

“Kapasitas kami sebagai pengawas, melakukan pemeriksaan khusus di lapangan terkait temuan-temuan, pertama kami mengambil data-data terlebih dahulu, kemudian baru kami buat laporan hasil pemeriksaan,” sambungnya.

Lanjut Muhtaruddin, yang menjadi dasar acuan yakni Permendagri nomor 67 tahun 2017. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran keduanya pada tanggal 15 Juli 2022.

“Kalau ada desa yang terdeteksi melanggar aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka prosesnya bukan hanya sampai di Inspektorat saja, ingat kalau sudah berbentuk Pemsus, itu sudah 75% menuju Aparat Penegak Hukum,” tegasnya.

Mengenai laporan PPDI Konkep atas dugaan ini jika terbukti bersalah, Muhtaruddin mengatakan akan segera bersurat ke Bupati Konkep untuk diberikan sanksi. Ia juga bakal bersurat ke APH agar segera ditindaklanjuti persoalan ini. Karena ia menegaskan, Pemda hanya mengakui perangkat desa yang diangkat melalui SK di tahun 2021.

“Bahwa pemerintah daerah hanya mengakui perangkat desa yang di angkat oleh Kepala Desa/Pnj Kepala Desa tahun 2021 dan bukan perangkat desa tahun 2022,” tutupnya.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.