BUTON – Sejumlah guru di Kabupaten Buton diduga terpotong tunjangan sertifikasinya untuk triwulan ke IV Bulan Desember 2021.
Hal ini diungkapkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Buton, La Nesa, S.Pd, M.Si kepada Potretsultra.com. Kata dia, para guru penerima sertifikasi tersebut mendesak pengurus PGRI Buton agar segera ‘turun tangan’ untuk melakukan hearing di DPRD Kabupaten Buton.
“Para guru merasa kaget tiba-tiba tunjangan sertifikasinya terpotong jutaan rupiah tanpa diawali sosialisasi terlebih dahulu tentang surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ tentang pemotongan dan pembayaran iuran jaminan kesehatan,” ungkap Ketua PGRI Buton La Nesa, Senin Malam (3/1/2022).
Lanjut La Nesa, para guru yang bermasalah tunjangan sertifikasinya itu mendesak untuk dilakukan hearing dengan melibatkan semua pihak terkait. Diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, BPJS, BPKAD Kabupaten Buton, dan instansi terkait. Hal ini dilakukan agar ada kesamaan pandangan tentang permasalahan tersebut.
“Jika pengurus PGRI Buton diam dan menutup mata dengan masalah ini, mereka mengancam akan melakukan demonstrasi sebagai wujud ketidakpuasan atas hal itu,” katanya.
Menyikapi desakan dari para guru tersebut, tambah La Nesa, PGRI Buton mengambil langkah cepat dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak DPRD Buton, untuk segera melakukan hearing dengan mengundang semua pihak terkait. Menurutnya, hal ini segera dilakukan agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.
“Saya mengajak kepada semua guru penerima sertifikasi untuk bersabar dan menunggu waktu pelaksanaan hearing oleh pihak DPRD Buton dalam waktu dekat ini,” tutup La Nesa.
Laporan: Man
Tinggalkan Balasan