Tiga Perusahaan di Sultra yang ‘Membandel’ Dilapor Ke Mabes Polri

Surat Tanda Terima Laporan ke Mabes Polri (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Surat Tanda Terima Laporan ke Mabes Polri (Foto: IST)

JAKARTA – Konsorsium Nasional Aktivis Agraria (KONASARA) resmi melaporkan Perusahaan Tambang PT DAKA Group, PT KMS 27 dan PT Aman Fortuna Nusantara yang beraktivitas di Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), pada Jum’at (10/5/2019).

Koordinator Presidium KONASARA, Muhamad Ikram Pelesa mengatakan, pelaporan PT DAKA Group ke Bareskrim Mabes Polri karena diduga aktivitas pertambangannya masuk dalam Kawasan Hutan Lindung yang tidak memiliki IPPKH. Pembangunan pelabuhan jetty juga diduga belum memiliki izin dan berada dalam lingkungan sekolah.

Sementara itu untuk PT KMS 27, lanjut Ikram, diduga tidak memiliki pelabuhan jetty dan masih beraktivitas pasca diberhentikan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra. Kemudian untuk PT AFN melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan lindung tanpa mengantongi IPPKH dan melakukan Ilegal Loging.

“Pelaporan tersebut karena hasil penelusuran kami diduga PT DAKA Group dalam aktivitasnya melakukan pertambangannya di Kawasan Hutan Lindung yang tidak memiliki IPPKH, sedangkan PT KMS 27 diduga masih beraktivitas pasca diberhentikan oleh Dinas ESDM Sultra, kemudian untuk PT AFN melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan lindung tanpa mengantongi IPPKH,” ungkap Ikram kepada Potretsultra.com (10/5/2019).

Lebih jauh lagi, Ikram menyoroti bahwa ada kekeliruan dalam penerbitan IUP PT DAKA Group. Karena menurutnya, di dalam wilayah aktivitas perusahaan tersebut juga terdapat aset pemerintah yakni SDN 3 Lasolo Kepulauan yang menjadi tempat menimba ilmu masyarakat Lasolo Kepulauan. Sehingga pihaknya meminta Bareskrim Mabes Polri untuk menelusuri proses penerbitan IUP PT DAKA Group, jika menyalahi aturan harus segera dicabut.

“Saya yakin pasti ada yang salah dalam penerbitan IUP PT DAKA Group karena di dalam wilayah aktivitas perusahaan tersebut ada SDN 3 Lasolo Kepulauan yang menjadi tempat sekolah anak-anak masyarakat Lasolo Kepulauan,” tegasnya.

Sementara itu Kasubag TAUM Bareskrim Polri, Kompol. Dwi S saat menerima laporan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tiga perusahaan yang ‘membandel’ tersebut sembari berkoordinasi dengan beberapa intansi terkait, termasuk Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terkait penyelidikan dugaan Ilegal Mining perusahaan pertambangan tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti persoalan 3 perusahaan ini sembari berkoordinasi dengan beberapa intansi terkait termasuk juga akan berkoordinasi dengan Polda Sultra, nanti boleh di check minggu depan,” cetusnya.

Laporan: Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *