Soal Utang Pemkot Ratusan Miliar, Anggota Soroti Pimpinan DPRD Kendari

Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar. (Foto: Kardin)

KENDARI – DPRD Kota Kendari makin serius menyikapi persoalan jumlah utang pemerintah kota ke pihak ke tiga yang memiliki perbedaan data.

Namun yang menjadi persoalan, Pemkot Kendari enggan memberikan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke dewan dengan alasan belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Padahal menurut Anggota Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar, data utang tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tak terpisahkan dari dokumen APBD yang menjadi hak DPRD untuk mengetahuinya.

“Sehingga keliru jika mengetahui daftar utang menjadi sesuatu yang harus dirahasiakan,” ujar La Ode Ashar, Kamis (19/3/2020).

Tak sampai di situ, La Ode Ashar juga menyoroti pimpinan DPRD Kendari yang mengamini pendapat eksekutif berkaitan tidak bolehnya data daftar utang diserahkan ke dewan hanya karena interpretasi bahwa DPRD adalah bagian dari publik, karena perwakilan dari masyarakat.

“Idealnya Ketua DPRD mendalami dulu aturan yang ada, apakah benar boleh tidaknya data utang diserahkan ke DPRD sebelum pemeriksaan BPK. Jangan serta merta mengiakan. Baca dulu aturan tentang fungsi DPRD, tentang pemerintahan daerah, tentang keterbukaan informasi publik. Inilah yang saya maksud DPRD jangan jadi lembaga stempel penguasa,” cetusnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menuturkan, lembaga DPRD tidak bisa diinterpretasikan sebagai publik yang tidak boleh mendapat data publik, akan tetapi DPRD adalah lembaga publik setara eksekutif sebagai pemegang data publik, karena berkedudukan sama di mata hukum dan perundang-undangan yakni penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga apapun bentuknya dokumen APBD adalah juga milik DPRD.

“Sebagai contoh sederhana, buku APBD apakah rahasia bagi DPRD? Kan tidak. Setiap tahun anggaran eksekutif memberi satu rangkap Hard Copy dokumen APBD,” jelasnya.

Ia pun menyarankan kepada Ketua DPRD Kendari agar tidak serta merta mengiakan apa yang disampaikan Pemkot Kendari agar wibawa lembaga DPRD tetap terjaga.

Lebih lanjut kata La Ode Ashar, berkaitan data utang berdasarkan penyampaian Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kendari, Nahwa Umar bahwa total utang (belanja modal) tahun 2017-2019 adalah Rp 128 Miliar lebih.

Namun terangnya, setelah pihaknya membuka rekaman rapat yang lalu sebagaimana penjelasan lisan yang dibacakan Ketua TAPD berkaitan rincian utang semakin membingungkan, karena setelah dijumlah item per item kegiatan yang dibacakan kurun waktu 2017-2019 hanya terdapat angka Rp 87.956.405.636, itu masih sangat tidak sama dengan jumlah Rp 128 Miliar.

“Jadi wajar saja kalau data utang itu tidak akan pernah diberikan, karena memang sesungguhnya patut diduga ada yang disembunyikan oleh Pemkot,” jelasnya.

Masih dalam rekaman yang sama jelasnya, Kepala Inspektorat Kendari menyampaikan bahwa dokumen yang diserahkan ke dewan berkaitan pergeseran APBD di mana ada angka Rp 75 Miliar belanja modal adalah angka hasil pergeseran, sementara Rp 128 Miliar adalah angka utang.

“Jika seperti ini, dari mana Pemkot harus menutupi selisih saving hasil pergeseran yang hanya Rp 75 Miliar, sementara utang yang harus dilunasi sebesar Rp 128 Miliar, sementara postur APBD yang Rp 1,6 Triliun itu tidak bisa lagi di kutak katik,” urainya.

“Berarti ada sebesar Rp 53 Miliar utang 2019 tidak akan terbayarkan atau jika utang dilunasi, maka ada sekitar Rp 53 Miliar APBD 2020 tidak akan dilaksanakan dan/atau di tahun 2020 ada utang baru yang angkanya Rp 53 Miliar dan bahkan bisa lebih,” tambahnya menjelaskan.

Jika hal itu terjadi terangnya, maka akan menjadi persoalan serius lanjutan dalam pengelolaan APBD.

“Inilah sesungguhnya urgensi data utang itu dipegang oleh DPRD untuk dijadikan bahan evaluasi, termasuk bisa mengontrol dari Rp 128 Miliar utang ini, siapa yang mendapat skala prioritas,” pungkasnya.

Reporter: Kardin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *