LANGARA – Polemik pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih juga belum selesai. Konflik horizontal dan kubu-kubuan antara pro dan kontra di Kecamatan Wawonii Tenggara menjadi problem baru di tengah-tengah masyarakat.
Meski DPRD Kabupaten Konkep telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait polemik pertambangan tersebut, namun hingga kini belum juga ada solusi terbaik yang ditemukan.
Melihat hal ini, politisi muda Konkep, Kalpin ikut angkat bicara. Menurutnya, DPRD Konkep sebenarnya sudah bersikap dengan dibentuknya Pansus. Kata dia, Pansus tersebut bertugas melakukan kajian apakah hadirnya tambang di Wawonii sebuah ancaman ataukah berkah.
“Yaaa silahkan saja mereka bekerja secara independen bagaimana putusan mereka,” ungkap Kalpin kepada Potretsultra.com, Senin (28/01/2019).
Namun demikian, Kalpin sangat mengkhawatirkan bakal terjadi konflik horizontal akibat pertambangan. Sehingga dia meminta pemerinta harus hadir di tengah rakyat untuk memeberikan rasa aman dan nyaman.
“Konflik adalah masalah serius apalagi konflik tambang ini rawan sekali, Pemerintah harus hadir disini, karena disana hidup masyarakat kita yang tiap hari bekerja sebagai nelayan, petani dan lainnya. Nah kalau terjadi konflik maka bakal melumpuhkan aktivitas mereka,” jelas mantan jurnalis ini.
Kata Kalpin, Bupati Konkep sebagai pemimpin harus bertanggungjawab atas dampak hadirnya pertambangan di Bumi Kelapa itu. Jangan biarkan masyarakat hidup dalam kewaspadaan. Tambahnya, Bupati mesti memiliki sikap tegas dan tindakan nyata untuk menyelesaikan polemik ini.
“Bukan malah terlihat mulut menolak, tapi tubuh seakan menerima,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Untuk diketahui, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) berencana melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Roko-Roko Raya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Dan saat ini ribuan masyarakat di wilayah tersebut menolak kedatangan PT GKP itu.
Laporan: Redaksi
Tinggalkan Balasan