Soal Aspal Buton, Pemerintah Didesak Keluarkan Kepres Sebelum Jokowi-JK Berakhir

Ilustrasi Joko Widodo dan Jusuf Kalla
Keterangan Gambar : Ilustrasi Joko Widodo dan Jusuf Kalla

Potretsultra

BUTON – Rencana Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjadikan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur secara nasional mulai menjadi perbincangan hangat. Bahkan, beberapa waktu yang lalu Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas aspal Buton.

Pemerhati masyarakat lingkar tambang, Muhammad Risman ikut berkomentar soal bakal digunakannya aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur nasional. Risman meminta ketegasan pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres). Dia mendesak agar akhir periode Jokowi-JK Kepres itu telah keluar.

“Perlu ketegasan dan secepatnya ada Kepres tentang Kebijakan penggunaan aspal  Buton pada pembangunan jalan-jalan nasional, minimal di akhir periode Jokowi-JK sudah ada ketetapan itu,” tegas Risman, Selasa (28/5/2019).

Risman juga mengatakan, aspal Buton telah lama didiskusikan sejak masa pemerintahan Samsu Umar Samiun sebagai Bupati Buton. Namun hingga kini, menurutnya, masih terus dibahas belum ada realisasi.

“Mengingat persoalan Aspal sudah sejak masa pemerintahan Samsu Umar Samiun, mantan Bupati Buton sudah di bahas tetapi hingga ini masih terus di bahas,” katanya.

“Maksudnya, masyarakat itu butuh ketegasan, butuh kepastian. Kapan?” tandasnya.

Potretsultra

Selain mengoptimalkan aspal Buton, tambah Risman, hal ini juga bakal menghemat biaya APBN. Karena selama ini pembangunan jalan nasional selalu menggunakan aspal minyak atau aspal impor. Padahal persedian aspal Buton mencukupi.

“Jadi, diharapkan dengan adanya Keppres tentang penggunaan aspal nanti dapat memberikan efek ekonomi baik untuk APBN juga untuk APBD Buton,” harapnya.

Ketika penggunaan aspal  Buton sudah jelas, lanjut Risman, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) dana tanggung jawab sosial dari perusahaan.

“Harus cepat karena masyarakat mengharapkan CSR dari perusahaan aspal itu ada dan jelas karena itu yang diinginkan masyarakat lingkar tambang,” ujarnya.

Risman berharap, agar Ali Mazi selaku nahkoda di Bumi Anoa untuk terus tetap mengawal dan mempresur perihal aspal Buton ini ke pemerintah pusat.

“Gubernur Sultra merupakan putra daerah Kabupaten Buton sehingga kepercayaan publik untuk mendorong penggunaan Aspal pada pembangunan jalan-Jalan nasional ditetapkan dengan Keputususan Presiden dan itu diupayakan kalau bisa sebelum akhir periode Jokowi-JK,” tutupnya.

Laporan: Jubirman

Potretsultra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *