KENDARI – Setelah tuntas 4 periode sejak 2004 hingga 2024 duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Rasyid Syawal kini menatap senayan di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang dengan penuh optimis.
Melalui Tim Liaison Officer (LO), Rasyid Syawal resmi mendaftar ke KPU Provinsi Sultra pada Rabu, (28/12/2022) lalu. Dari 2.000 dukungan yang menjadi persyaratan maju DPD RI Dapil Sultra, Rasyid Syawal menyerahkan 3.444 dukungan KTP.
Dukungan tersebut tersebar di 9 kabupaten/kota se Sultra. Diantaranya, Kota Baubau, Kota Kendari, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Bombana, Muna, dan Muna Barat.
“Kami telah menyerahkan 3.444 KTP yang menjadi syarat dukungan. Dengan demikian kami telah siap dengan verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU nanti,” ujar Abdul Rasyid Syawal saat ditemui di Kota Kendari, Sabtu (31/12/2022).
Tim LO Abdul Rasyid Syawal Saat Menyerahkan Secara Resmi Syarat Dukungan DPD RI ke KPU Sultra
Saat ditanyai, apakah ada alasan atau makna khusus dengan angka 3.444 dukungan KTP yang diserahkan, Rasyid Syawal menjawabnya dengan santai. Kata dia, ada filosofi khusus yang kaitannya dengan alokasi kursi DPD RI untuk Dapil Sultra yakni hanya 4 kuota kursi yang diperebutkan.
“Ya filosofinya, semoga nanti bisa duduk di DPD RI tahun 2024 mendatanh. Penegasannya, kalau bukan kursi ketiga, ya berarti harus duduk di kursi keempat,” jelasnya.
Jika diamanahkan duduk di kursi DPD RI nanti, Rasyid Syawal yang juga Presidium KAHMI Sultra itu menegaskan, siap memperjuangkan segala aspirasi rakyat untuk kepentingan pembangunan dan kebijakan-kebijakan lainnya di seluruh kabupaten/kota se Sultra.
“Tentu, jika Allah mengizinkan dan diberi amanah oleh rakyat duduk di kursi senayan nanti, saya siap menghibahkan dan mewakafkan diri untuk kepentingan rakyat Sultra, menyampaikan segala aspirasi daerah ke Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Selain itu, Rasyid Syawal yang juga masuk dalam jajaran Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Buton di Kota Kendari ini mengaku siap memperjuangkan aspirasi Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) melalui gedung DPD RI.
“Mungkin ini akan dianggap hal yang klasik, namun pemekaran Kepton sebagai provinsi baru harus terus digaungkan disuarakan ke Pemerintah Pusat,” katanya.
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Kendari periode 1992 – 1993 itu juga menepis isu bahwa majunya ia ke DPD RI bukan karena konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun hajatan ke senayan ini diniatkan sebagai bentuk regenerasi politik di DPRD Provinsil untuk wilayah Dapil Sultra 4 yakni Kota Baubau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi.
“Saya merasa tidak pernah berkonflik dengan siapapun di PPP. Apalagi saya ini sudah 4 periode di DPRD Provinsi, sehingga harus ada regenerasi supaya adek-adek juga diberi ruang maju ke Dapil itu dan saya menatap senayan. Mungkin ini bagian dari manajemen ilahi,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
Tinggalkan Balasan