Risman Sebut Oknum ASN Terlibat Kampanye Tidak Bisa Dipidana

Pegiat Pemilu Konkep, Risman (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Pegiat Pemilu Konkep, Risman (Foto: IST)

LANGARA – Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), BPD, perangkat desa, termasuk TNI/ Polri dalam kampanye Pemilu bisa dijatuhi hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Menurut Anggota Bawaslu Konkep Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Nur Rahmat, larangan keterlibatan pada politik praktis tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 493 Juncto 280.

“Larangan Kades, perangkat desa dan BPD yang terlibat dalam kampanye Pemilu jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 493 Juncto 280,” ujar Nur Rahmat pada (28/01/2019) lalu.

Namun ini berbeda dengan pernyataan salah seorang pegiat Pemilu di Konkep, Risman. Kata dia, ASN yang dikategorikan sebagai non pejabat Negara, TNI, POLRI, BPD dan perangkat desa yang ikut serta sebagai peserta kampanye tidak memiliki sanksi pidana.

Menurutnya, dalam ketentuan Pasal 493 Juncto Pasal 280 (2) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pelaksana dan Tim Kampanye agar tidak mengikutsertakan ASN yang dikategorikan sebagai non pejabat Negara, TNI, POLRI, BPD dan Perangkat Desa dalam kegiatan kampanye.

“Maka subyek hukum dalam pasal di atas adalah Pelaksana dan Tim Kampanye. Sedangkan dalam Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 memuat larangan agar subyek hukum tidak melibatkan diri sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye yang dibuktikan dalam formulir model tertentu sesuai di ketentuan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye,” kata Risman via selulernya, Senin (04/2/2019).

Lanjut Risman, maka kesimpulan pasal di atas tidak berlaku bagi ASN yang dikategorikan sebagai non pejabat Negara, TNI, POLRI, BPD dan perangkat desa jika ikut serta sebagai peserta dalam kegiatan kampanye.

“Dan apabila ditemukan maka hanya dapat diberikan berupa sanksi administrasi sesuai Undang-Undang lain yang dilanggar,” jelasnya.

Risman juga menambahkan, selain persoalan materil (substansi hukum) masih ditemukan persoalan formil (hukum acara) dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Persoalan limitasi waktu misalnya. Dugaan pelanggaran harus dilaporkan dalam waktu 7 hari kerja sejak laporan dugaan pelanggaran diterima.

Kata Risman, jika dalam proses penanganan memerlukan keterangan tambahan dan kajian maka ditambahkan waktu selama 7 hari kerja, terhitung paling lama 14 hari kerja. Sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu No. 7 Tahun 2018.

“Maka dalam proses pembuktian perkara ini akan memberikan andil besar tidak terselesaikannya penanganan pelanggaran. Nah, inlah kelemahan hukum acara pemilu kita,” katanya.

Laporan: Erianto

Editor: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *