Polemik Pra Kerja di Tengah Corona

Keterangan Gambar : Atika Puspita Sari, SST

OPINI – Pandemi Covid-19 telah menjadi badai bagi dunia usaha di berbagai bidang. Badai tersebut bahkan mulai dirasakan oleh usaha pariwisata, transportasi, dan perhotelan sejak virus corona merebak di Cina.

Kini, badai tersebut semakin kencang akibat pemberlakuan aturan tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Banyak di antara mereka yang terancam gulung tikar dan harus memutar otak untuk menjaga likuiditas keuangannya.

Beberapa opsi yang diambil para pengusaha antara lain mengurangi upah, mengurangi jam kerja, merumahkan sementara pekerja, dan yang paling berat adalah memilih pegawai mana yang harus diPHK. Akibatnya, semakin bertambah jumlah orang yang menganggur di republik ini.

Pemerintah pun memprediksi bahwa akan terjadi penambahan pengangguran baru. Potensi penambahan mencapai 2,92 juta dengan skenario paling buruk mencapai 5,23 juta pengangguran baru. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka adalah 5,28 persen pada Agustus 2019.

Dengan data tersebut, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 menjadi 5,18 persen. Kini, target tersebut seakan mustahil dicapai karena pandemi Covid-19 ini.

Untuk menekan angka pengangguran terbuka, pemerintah memiliki program Kartu Prakerja yang dulu dikampanyekan oleh Pak Jokowi dapat mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Adanya pandemi covid-19 ini dianggap menjadi momentum untuk merealisasikan program Kartu Prakerja andalan pemerintah.

Konsep awal Kartu Prakerja ini diubah sedemikian rupa dan digadang-gadang akan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di tengah pandemi ini. Harapannya dapat membantu masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19 baik tenaga kerja informal maupun formal.

Program ini tentu diburu oleh para pencari kerja termasuk korban PHK corona. Bagaimana tidak, dana segar yang akan didapat seakan menjadi obat untuk menyambung hidup di tengah pandemi. Dana sebesar 20 triliun rupiah yang mulanya dianggarkan sebesar 10 triliun rupiah dipersiapkan untuk 5 juta peserta dengan harapan nantinya dana tersebut digunakan untuk biaya pelatihan keterampilan dan insentif selama 4 bulan kedepan.

Lebih dari 900 pelatihan online dari beragam jenis dan tingkatan, mulai dari pemula sampai tingkat mahir akan tersedia di 8 platform digital yang bekerja sama dalam program ini. Setengahnya adalah jenis pelatihan yang praktis, ringan dan dapat menghasilkan pendapatan baru.

Lantas, apakah program ini tepat direalisasikan di tengah corona walaupun ada berbagai keuntungan yang didapatkan oleh para pencari kerja termasuk korban PHK ?

Realokasi Anggaran

Program dengan pemberian insentif seperti Kartu Prakerja dan program bantuan sosial lain yang akan digelontorkan selama pandemi ini membuat pemerintah harus bekerja lebih keras mengumpulkan anggaran untuk membiayainya. Termasuk dengan cara memotong anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya aturan bekerja dari rumah atau work from home kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat anggaran perjalanan dinas dan paket meeting yang sifatnya bertatap muka ditiadakan, serta belanja barang dan modal yang bukan prioritas harus dihentikan.

Anggaran-anggaran ini pun direalokasikan untuk penanganan Covid-19. Namun bagi beberapa instansi, pemotongan anggaran ini menjadi kendala karena kegiatan yang telah direncanakan harus dirombak sedemikian rupa agar tetap terlaksana.

Tiada Jaminan Mendapatkan Pekerjaan

Peserta yang menjadi target utama dari program ini adalah Korban PHK Corona. Mereka diberikan pelatihan plus insentif. Usai pelatihan mereka mendapatkan sertifikat untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan. Namun, sertifikat dan pelatihan selama 4 bulan tersebut tidak menjamin peserta mendapatkan pekerjaan karena tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir.

Jikalau berakhir, dunia usaha pun kemungkinan tidak serta merta langsung membuka lowongan pekerjaan karena mereka akan fokus pada proses pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Apalagi sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada pada sektor informal yaitu sekitar 75 juta orang yang banyak mengandalkan upah harian. Justru pendaftar Kartu Prakerja mungkin lebih banyak berasal dari sektor formal yang menjadi korban PHK corona. Padahal dari sektor formal ini biasanya sudah memiliki keterampilan dan keahlian tertentu.

Bantuan Tunai

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hal yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk pencari kerja dan korban PHK adalah kebutuhan dasar harian yang semakin sulit dipenuhi karena lesunya perekonomian.

Akibatnya, tujuan awal program Kartu Prakerja berupa pelatihan dan peningkatan keterampilan akan melenceng dan mejadi formalitas belaka. Insentif berupa uang tunai yang diterima akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi urgensi prioritas masyarakat saat ini. Masyarakat lebih membutuhkan bantuan yang bersifat langsung seperti uang tunai dan sembako.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Setiap kebijakan yang diambil tentu tidak akan memuaskan semua orang. Kita perlu mengapresiasi pemerintah, apalagi Presiden akan merealisasikan janjinya pada saat kampanye dulu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdoa dan mematuhi seruan-seruan pemerintah termasuk dalam menjaga jarak. Semoga corona segera berlalu.

Penulis: Atika Puspita Sari, SST (Statistisi Pertama BPS Kabupaten Konawe)

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *