Pinjaman Rp 1,2 Triliun Pemprov Sultra Digugat 31 Anggota Dewan

Keterangan Gambar : Freby Rifai (kiri kedua) saat menyerahkan surat pembatalan pinjaman Pemprov Sultra ke Nursalam Lada (berbaju putih)

Potretsultra

KENDARI – Pinjaman dana sebesar Rp 1,2 Triliun oleh Pemprov Sultra untuk membiayai tiga mega proyek mendapat gugatan pembatalan dari 31 Anggota DPRD Sultra.

Surat pembatalan sendiri disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV, La Ode Freby Rifai yang mewakili sebanyak 31 Aleg lainnya terhadap Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada yang didampingi Muhammad Endang SA.

Freby Rifai menyampaikan, pihaknya meminta kepada pimpinan DPRD Sultra agar menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk dilakukan Rapat Paripurna untuk membatalkan atau mencabut persetujuan pinjaman Pemprov Sultra sebesar Rp 1,2 Triliun.

Alasan pembatalan pinjaman kata Politisi PDIP itu, dikarenakan dalam Surat Keputusan (SK) DPRD Sultra Nomor 11 Tahun 2019 poin 2 dalam jangka waktu pinjaman lima tahun dengan skema pinjaman Multi Years, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

PP tersebut jelas Freby, dalam pasal 13 ayat 2 berbunyi, untuk pembayaran kembali pinjaman mulai dari pokok bunga tidak boleh melebihi masa jabatan Gubernur Sultra.

“Masa jabatan Gubernur Sultra akan habis tahun 2023, jadi pinjaman yang disetujui itu sudah melewati masa jabatan gubernur, karena sampai 2025. Prinsipnya tidak boleh menjadi beban gubernur selanjutnya,” jelas Freby usai menyerahkan surat pembatalan pinjaman tersebut, Rabu (20/11/2019).

Ketua PDIP Kabupaten Muna itu menyebutkan, hasil dari Rapat Paripurna nantinya langsung akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditindak lanjuti.

“Surat rekomendasi pencabutan itu nantinya kita akan kirim ke Kemendagri,” jelasnya.

Meski demikian kata mantan Anggota DPRD Muna dua periode itu, jika nantinya Pemprov Sultra tetap akan melakukan pinjaman, maka harus diajukan kembali permohonan ke DPRD Sultra.

“Jika sudah dicabut, maka Pemprov jika ingin meminjam harus mengajukan kembali agar dilakukan pengkajian dana Rp 1,2 Triliun itu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada yang menerima langsung surat pembatalan itu menerangkan, akan melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum dilakukan Rapat Paripurna.

“Sebagai pimpinan DPRD, surat ini saya baru terima dan kami akan melakukan pengkajian dulu sebelum dilakukan Paripurna,” jelasnya.

Untuk diketahui, pinjaman Pemprov Sultra sebesar Rp 1,2 Triliun tersebut disetujui oleh Anggota DPRD periode 2014-2019 terhadap PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membiayai tiga mega proyek, yakni Jalan Poros Kendari-Toronipa, Rumah Sakit Jantung Internasional dan Perpustakaan bertaraf Internasional dengan mekanisme tahun jamak.

Laporan: Aden

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *