Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pemilihan Umum 2019

Sulham (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Sulham (Foto: IST)

Potretsultra

OPINI – Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang sebentar lagi diperhadapkan Pemilihan Umum DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI, dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga negara yang menantikan Pemilu sebagai harapan terjadinya suatu perubahan dan pergerakan ke arah yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks Pemilu, peran masyarakat telah diamanatkan dalam Undang-Undang, sebagaimana tertuang pada pasal 448 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 ayat 1 disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS memberikan suaranya sebagaimana suara rakyat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negara Indonasia. Suara rakyat juga yang menentukan wakil rakyat menuju kursi parlemen legislatif.

Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi menyukseskan Pemilihan Umum yang untuk pertama kali dilakukan tahun 2019 pada bulan April mendatang merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggara memiliki fungsi dan tugas berat untuk menyukseskan hajat lima tahunan ini.

KPU yang merupakan sebagai penyelengara dalam Pemilu diharapkan untuk lebih giat melakukan sosialiasasi tentang pengenalan surat suara kepada masyarakat sebagai pemilih. Dimana Pemilu 2019 berbeda dengan pemilihan umum pada tahun sebelumnya yang pemilihan 2019 mendatang ada 5 kartu suara yang akan diberikan sekaligus untuk pencoblosan. Dengan banyaknya kartu suara itu, perlu dilakukan pengenalan kartu suara terutama kepada orang tua Lansia dan pemilh pemula dan juga masyarakat secara umum yang ada di Indonesia.

Negara Indonsia sebagai negara yang telah menganut sistem demokrasi sudah seharusanya seluruh masyarakat Indonesia menikmati kesejahteraan. Karena dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia masyarakat terlibat berpartisipasi langsung sepenuhnya. Hal ini sebagaimana diamanahkan pada Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat. Dalam ketentuan tersebut (Pasal 448 ayat 2 UU Pemilu), jelas bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipatif masyarakat. Sehingga, peran aktif masyarakat menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak.

Potretsultra

Selanjutnya, Pasal 448 ayat (3) juga memuat bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik secara luas. Sehingga, masyarakat turut serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraanPpemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Ini semua demi mencapai tujuan dan target Pemilu.

KPU seluruh Indonesia telah membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) yang merupakan ujung tombak untuk membantu mensosialisasikan Pemilu 17-April-2019. Besar harapan partisipasi masyarakat menghadapi Pemilu dapat lebih baik dalam pelaksanaanya. Pelibatan masyarakat dalam Pemilu tentu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya memperbaiki kualitas pelaksanan Pemilu di negara Indonesia sebagai negara demokrasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diamanatkan Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu memiliki peran untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu yang terus aktif membangun kekuatan bersama menuju pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Pada Pemilu serentak 2019 mendatang, upaya untuk membangun kekuatan terus dilakukan dengan bergerak memaksimalkan sosialisasi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengawasan Pemilu.

Gerakan sosialisasi yang dilakukan juga bertujuan membangkitkan kesadaran bersama bahwa masyarakat benar-benar memiliki andil dalam proses Pemilu yakni sebagai subjek bukan sebagai objek. Artinya masyarakat harus menjadi pemeran bukan sebagai penonton dalam Pemilu.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan tegas memberikan mandat bahwa penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, dan profesional.


Penulis: Sulham (Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Halu Oleo)

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *