KENDARI – Pemerintah Pusat terus menggenjot percepatan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Di Sultra, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto turun langsung melaunching percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dengan didampingi Wakil Menteri (Wamen) Ahmat Riza Patria.
Peluncuran dan sekaligus dialog percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih Provinsi Sultra ini digelar di Kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5/2025). Agenda ini ikut dihadiri oleh seluruh Kepala Desa (Kades) se Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE, MM menyampaikan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pembentukan koperasi desa adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Menurut Andi Sumangerukka, koperasi desa kelurahan dipandang sebagai alat dan sarana untuk membangun masyarakat yang masih lemah secara ekonomi.
“Dengan adanya kegiatan ini akan menggerakan ekonomi yang ada di desa dan saya yakin kesempatan berikutnya bagi mereka yang ada di desa tidak ada lagi keinginan untuk datang ke kota karena di desa sudah menjanjikan,” ujar Andi Sumangerukka.
Dalam upaya pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih. Sehingga hal ini diperlukan langkah-langkah strategis terintegrasi dan terkoordinasi melalui kegiatan yang bersinegri antar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan kota.
Foto Bersamai Usai Kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Gubernur Sultra
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjelaskan terkait beberapa hal berkaitan unit usaha yang bisa diproyeksikan untuk diprogramkan oleh koperasi desa ini. Diantaranya uni usaha sebagai penyalur gas LPG dan penyalur pupuk.
“Nanti di koperasi akan ada beberapa unit usaha. Koperasi boleh menjadi penyalur gas LPG 3 Kg, koperasi boleh menjadi penyalur pupuk karena biasa pupuk ini susah didapat. Dan di koperasi itu juga bisa dilakukan simpan pinjam, bisa klinik, dan yang lainnya agar memudahkan masyarakat,” jelas Yandri Susanto.
Koperasi desa dan kelurahan merah putih ini, tambah Yandri Susanto, bisa juga bergerak menjadi penyalur dan penyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti cabai, telur, ikan dan sebagainya.
Menteri Desa itu juga mengatakan, melalui koperasi desa ini Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar mengurangi angka kemiskinan di desa dan lebih mudah mengakses layanan kesehatan melalui klinik desa nantinya. Selain itu, harga-harga dapat dikendalikan dengan baik karena ini akan meminimalisir perilaku oknum para tengkulak yang selalu memainkan harga. Warga juga boleh meminjam ke bank dengan bunga yang terkendali.
“Nanti akan ada bank Himbara, jadi daripada warga desa meminjam ke rentenir, lebih baik pinjam ke koperasi, bunganya terkendali, dan Insya Allah tidak akan mencekik rakyat kita,” katanya.
Kata Yandri Susanto, pihaknya menargetkan agar akhir Mei 2025 ini semua desa-desa sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus). Setelah itu, wajib untuk meneruskan berita acara Musdessus ke akta notaris untuk dibuatkan pengesahannya.
“Untuk pembuatan akta notaris biayanya sudah disamakan seluruh Indonesia Rp2.500.000 dan dana tersebut di tanggung oleh Gubernur dan ada juga ditanggung oleh bupati dan wali kota dan boleh diambil dari Dana Desa,” terangnya.
“Kami harap dan yakin dengan program di kawal secara bersama dan akan bisa sukses kedepanya, maka Indonesia emas 2045 akan bisa tercapai,” pungkasnya.
Laporan: Jumrin
Tinggalkan Balasan