Menang Pra Peradilan, Dirut PT BMN Divonis Bebas

Keterangan Gambar : Kuasa Hukum Dirut PT BMN, Muhammad Soleh, SH, MH

Potretsultra

KENDARI – Upaya Direktur Utama (Dirut) PT Bahari Mineral Nusantara (BMN), FKR (35) menempuh jalur hukum pra peradilan mendapatkan angin segar.

Pasalnya, hasil pra peradilan memutuskan bahwa Dirut PT BMN tersebut dinyatakan bebas tanpa tuntutan apapun. Hal ini diungkapkan melalui kuasa hukumnya, Muhammad Saleh, SH, MH, dan Gede Diksa.

“Bahwa prapredian kemarin mendapatkan angin segar dan kemenangan bagi kami dan Dirut PT BMN. Karena praperadilan kami dikabulkan dan membebaskan tanpa tuntutan apapun oleh klien kami,” ujar Muhammad Saleh dalam keterangan persnya saat ditemui di Polda Sultra, Rabu (23/11/2022).

Menurut Muhammad Saleh, salah satu pertimbangan hakim atas praperadilan yang diajukan yakni bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dari Gakum tidak dihadirkan dalam bukti persidangan.

“Sehingga menurut kami itu hal yang mendasar cacatnya proses penetapan tersangka tersebut oleh Gakum dan hal itu telah diamini dan masuk pertimbangan oleh majelis hakim yang mulia,” jelasnya.

Muhammad Saleh juga mengatakan, terkait eksepsi termohon Gakum hampir semua ditolak. Mulai mengenai wewenang mengadili oleh PN Kendari, yang seharusnya dimasukkan Jaksa Tinggi Sultra.

Potretsultra

“Itu ditolak dan dikesampingkan oleh hakim yang mulia, dengan pertimbangan LHK Gakum Kendari bertempat tinggal di Kendari. Mengenai objek sudah tetap sasaran Praperadilan dan Kejati tidak perlu dilibatkan karena hanya pihak yang buat surat tersebut di Praperdilankan,” terangnya.

Sehingga dalam putusan tersebut, lanjut Muhammad Saleh, yang mana amar putusannya telah membebaskan demi hukum Dirut PT BMN dan mengembalikan semua barang sitaan oleh Gakum LHK Kendari, serta tidak sahnya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.

Diketahui sebelumnya, Direktur PT BMN, FKR (35) ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum atau Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) wilayah Sulawesi.

Kasus ini berawal dari operasi gabungan pada 11 Agustus 2022 lalu yang dilakukan oleh Gakkum KLHK wilayah Sulawesi, Polda Sultra, dan Brimob Polda Sultra di kawasan hutan produksi Komplek Hutan Lasolo di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara,

Kuasa Hukum FKR, Muhammad Saleh, SH, MH menilai bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya terlalu dini dan diduga tidak prosedural. Olehnya itu, saat itu pihaknya mengambil langkah hukum dengan jalur praperadilan.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *