LO BerAMAL Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Pelapor Soal Orasi di Mosolo

Keterangan Gambar : Salah Satu Tim LO Pasangan Calon BerAMAL,, Risman SH

KONAWE KEPULAUAN – Pernyataan Kuasa Hukum pelapor Tim Kampanye BerAMAL Jilid 2, Muamar Lasipa terkait orasi salah satu tim saat kampanye di Desa Mosolo dibantah oleh tim LO BerAMAL.

Seperti dikutip dari media online Rightnews.kendari.com, dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan oleh seorang warga konkep yang di dampingi oleh salah satu Kuasa hukumnya Muamar Lasipa, SH.

Menurut Muamar, orasi yang di sampaikan oleh Imanuddin pada tanggal 10 November 2020 tepatnya di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara, yang menyatakan dalam orasinya bahwa ada anggaran Rp 31 Milyar yang disembunyikan berada di Pagu Bappeda tak berdasar.

Dia mengatakan pernyataan tersebut adalah menyesatkan, karena pernyataannya diduga adalah fitnah. Dia mengaku tak ada penyembunyian anggaran seperti apa yang di sampaikan oleh Imanuddin.

“Hal tersebut telah melanggar ketentuan pasal 69 huruf c UU No. 10 tahun 2016 tentang pilkada. Dalam larangan kampanye pasal 69 huruf c UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada jelas menyebutkan di larangan melakukan kampanye berupa fitnah. karena itu ada sanksi pidananya, pasal 187 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada,”Jelas Muamar dalam keterangan persnya dikutip dari Rightnews.kendari.com, (18/11/2020).

Namun pernyataan ini dibantah oleh salah satu Tim LO Paslon BerAMAL, Risman. Kata dia, benar bahwa dalam pasal 69 C UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan adanya larangan menghasut, mengadu domba dan memfitnah partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Namun ia menilai pernyataan Ketua PKB Konkep itu belum menjurus ke fitnah, karena perlu diuji terlebih dahulu kebenarannya.

“Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah  apakah pernyataanya itu fitnah atau tidak? Nah, Tentu harus di uji kebenaranya pernyataan itu. Kemudian jika benar itu sebuah fitnah, siapa yang terfitnah?,” ujar Risman dalam keterangan persnya, Rabu (18/11/2020).

Lanjut Risman, sedangkan pernyataan Imanudin itu menyebut Kepala Bappeda. Risman menilai, frasa Kepala Bappeda itu inklut dengan lembaga Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

“Terkecuali dalam orasinya menyebut salah satau nama itu baru dikatakan memfitnah perseorangan. Secara gramatikal yang di maksud perseorangan adalah pribadi seseorang. Olehnya itu 3 fariabel dantaranya partai politk, perseorangan dan kelompok masyarakat dalam pasal itu secara materil terlapor tidak memenuhi unsur,” terang Risman.

Laporan: Redaksi

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *