Lagi, Program Revitalisasi Kakao Kolut Dihujam Sorotan

Seorang Peserta Aksi Gerakan Sapu Kolut Sedang Berorasi (Foto: Ahmad)
Keterangan Gambar : Seorang Peserta Aksi Gerakan Sapu Kolut Sedang Berorasi (Foto: Ahmad)

KOLAKA UTARA –  Program Revitalisasi Kakao kerap kali menjadi tranding topik dalam berbagai agenda diskusi publik, kini program unggulan Pemda Kolaka utara (Kolut) tersebut harus dihujam kritikan.

Sekelompok organisasi masyarakat pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Suara Patowanua (Gerakan Sapu) menggelar unjuk rasa yang dipusatkan di depan gedung DPRD Kolut sekira Pukul 11.00 Wita, Kamis (28/02/2019).

Aksi Gerakan Sapu ini melibatkan beberapa organisasi seperti, KPK INTIM, LPPMI, LBH Patowanua, Komunitas Kolut Wach, POSPERA, Laskar Merah Putih dan Lingkar Pemuda Dan Mahasiswa.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ahmad Akbar mengeluarkan tuntutannya antara lain mendesak dan meminta DPRD Kolut segera membentuk Pansus untuk menelusuri program revitalisasi kakao beserta program penunjangnya (kontak babi).

Ahmad Akbar juga mendesak dan meminta penegak hukum melakukan pengawasan intens pada program yang dimaksud. Lanjutnya, pihaknya juga ikut mendesak Bupati Kolaka Utara segera mencopot Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolut. Bukan hanya itu, Ahmad juga mendesak penegak hukum untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap seluruh kontraktor terkait.

Kata Ahmad Akbar, urgensi tersebut merupakan representasi dari kompleksnya persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat terkait pelaksanaan program revitalisasi kakao yang melibatkan banyak pihak.

“Sudah setahun program ini berjalan dengan persoalan yang sudah kompleks tetapi belum mendapat reaksi yang serius dari dewan-dewan terhormat. Ini adalah program yang sangat vital seharusnya mendapat atensi dari dewan sebagai fungsi pengawasan,” tutur ahmad akbar dalam orasinya.

Selain itu, Wais Alkarnis selaku orator lainnya juga menuturkan, pihaknya sangat mendukung program revitalisasi kakao yang dicanangkan Pemda Kolut. Namun kata dia, program tersebut harus ada keterbukaan dalam menjalankannya.

“Kami mendukung program ini karena ini merupakan untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara, namun lagi lagi kita butuh transparansi dari program ini,” katanya.

“Kalau pun tidak ada transparansi mendingan Pak Bupati Copot saja Kadis dan kabidnya, dan buat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa para kontraktor dari program ini,” tegasnya.

Buhari Djumas dari fraksi demokrat sebagai representasi DPRD Kabupaten Kolaka Utara menyambut hangat aspirasi tersebut. Kata dia, DPRD Kolut juga tidak mentolerir hal-hal yang diduga mencederai program Pemda.

“Yang jelas kami dari DPRD berterima kasih kepada semua peserta aksi, dan kami juga tidak akan mentolerir hal-hal yang dapat mencederai program pemerintah karna kami punya sikap yang sama untuk menuju masyarakat Kolaka Utara yang madani,” ungkap Buhari saat menemui massa aksi.

Namun aksi yang digelar pada hari itu belum menuai titik final disebabkan Ketua DPRD dan Kadis terkait tidak berada di tempat. Sehingga akan dilanjutkan pada hari Senin (04/03/2019) mendatang.


Laporan: Ahmad
Editor: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *